DetikNews
Jumat 22 Februari 2019, 12:25 WIB

BPN Prabowo Curigai Kebijakan THR, TKN: Dibayar Lebih Cepat Lebih Baik

Elza Astari Retaduari - detikNews
BPN Prabowo Curigai Kebijakan THR, TKN: Dibayar Lebih Cepat Lebih Baik Aria Bima (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bernuansa politis. Tim Kampaye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta rival tak selalu mengaitkan segala hal dengan urusan politik.

"Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN," ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.


"Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel," sebut politikus PDIP itu.

Soal kapan pengumumannya, Aria menegaskan THR merupakan kebijakan yang memang sudah ada setiap tahun. Ia mengaku heran mengapa persoalan waktu saja menjadi masalah bagi kubu pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal," ujar Aria.

"Ini bukti komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya Kemenkeu. Atlet penerima Asian Games juga dibayar cepat. Birokrasi keuangan diringkas sehingga hak rakyat bisa dibayar lebih cepat," sambungnya.


Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair pada Mei 2019. Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

"Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2).


Saksikan juga video 'Sederet Fakta THR PNS 2018 yang Bikin Iri':

[Gambas:Video 20detik]



Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed