DetikNews
Kamis 21 Februari 2019, 21:30 WIB

Kritik Tajam Ombudsman soal Data Hutan Prabowo

Tim detikcom - detikNews
Kritik Tajam Ombudsman soal Data Hutan Prabowo Lahan milik Prabowo di Aceh. (Foto: Istimewa)
Jakarta - Ombudsman melontarkan kritik tajam mengenai data hutan yang dikuasai Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan. Ombudsman menegaskan status lahan negara yang dikuasai Prabowo bukanlah hak guna usaha (HGU), melainkan tanaman industri (HTI).

Pernyataan itu disampaikan Ombudsman setelah melakukan proses identifikasi. Isu mengenai lahan Prabowo ini mencuat setelah disinggung oleh Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019.

"Semua orang sibuk membahas tentang isu lahan yang kemarin disampaikan debat. Pertama, hasil identifikasi yang dilakukan itu bukan HGU, tanah yang dimiliki Pak Prabowo itu sebetulnya adalah izin tanaman hutan industri, berbeda itu ya," kata anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman di gedung Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).


Ahmad mengatakan ada kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai status lahan yang dikuasai Prabowo. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung, Ahmad mengatakan publik perlu tahu mengenai lahan-lahan HGU di Indonesia.

"Ombudsman yakin putusan MA yang menyatakan bahwa HGU itu adalah informasi dokumen publik yang bisa diakses siapa pun. Maka kami yakin, semenjak diputus 2017 sampai sekarang, pemerintah belum publikasi dokumen tersebut dan salah satu yang sangat prinsip itu keterbukaan untuk kepentingan politik. Jadi dalam debat kemarin kita lihat gimana informasi publik belum dibuka ke publik dan informasi HGU digunakan untuk kepentingan politik," tuturnya.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo membuka informasi mengenai HGU di Indonesia. Hal itu dilakukan agar tidak ada kesalahan informasi yang kemudian membuat sejumlah pihak saling serang politik yang kontraproduktif.

"Maka kami mengharapkan supaya Presiden instruksikan ke menteri untuk membuka informasi HGU, supaya semua orang tahu tentang penguasaan lahan ini dan kemudian nggak simpang-siur dijadikan alat saling menyerang, baik ke kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu kontradiktif menurut kami. Sementara harusnya dibuka tapi ditutup dan digunakan untuk kepentingan politik," ujar Ahmad.


Mengenai status lahan negara HGU dan HTI, pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan PP 7/1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Berikut ini perbedaan kedua status tersebut:

Ketentuan mengenai HGU diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Berikut ini bunyi Pasal 28 dan Pasal 29 UUPA:

Pasal 28
(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Sementara itu, definisi hutan tanaman industri (HTI) setidaknya dimuat dalam PP 7/1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Berikut ini definisinya yang tercantum di Pasal 1:

Pasal 1

Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Industri selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.
3. Areal Kerja Pengusahaan HTI adalah kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan HTI.

Berikut ini ketentuan soal pengelolaan hutan tanaman industri (HTI):

Pasal 3
(1) Hutan Tanaman Industri dikelola secara profesional dan diusahakan berdasarkan asas manfaat, asas kelestarian, dan asas perusahaan.
(2) Unit HTI merupakan unit pengusahaan yang dapat terdiri dari satu atau lebih kelas perusahaan.

Berikut ini aturan soal hak pengusahaan HTI:

Pasal 7
(1) Hak Pengusahaan HTI dapat diberikan kepada badan usaha negara, swasta dan koperasi.
(2) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(3) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Perbincangan mengenai status lahan Prabowo ini ramai setelah Jokowi menyindir soal ratusan hektare tanah yang disebut dimiliki Prabowo di panggung debat capres putaran kedua. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat berbicara tentang pembagian sertifikat tanah.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2).


Prabowo mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, sebut Ketum Gerindra itu, tanah yang dimilikinya tersebut berstatus HGU (hak guna usaha).

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tegas Prabowo.
(knv/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed