TKN Sebut Sudirman Fitnah soal Freeport, BPN: Jokowi yang Banyak Bohong

Jakarta - Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy, menilai pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said terkait cerita miring Freeport fitnah kepada Presiden sekaligus capres Joko Widodo. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membela Sudirman.

"Jadi begini, kalau bicara bohong-tidak bohong yang tahu kan cuma tiga orang, satu Allah, dua Jokowi, tiga Sudirman Said. Tuhan kan nggak bisa kita tanya, kalau mau tahu ya lihat track record yang banyak bohongnya siapa, Sudiman atau Jokowi, ya teman-teman juga tahu siapa yang banyak bohong, Jokowi lah," kata juru debat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria setelah mengisi diskusi di Upnormal Cafe, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Sebelumnya, Lukman menepis pernyataan Sudirman ketika mengungkap cerita miring di balik saham 51 persen Freeport Indonesia. Dia menilai pernyataan Sudirman memfitnah Jokowi.

"Nggak ada itu, itu fitnah. Fitnah dari Sudirman Said. Nggak ada. Pak Sudirman Said fitnah," ujar Lukman di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

Kebohongan yang disebut TKN saat Sudirman mengungkapkan kronologi penguasaan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Ia, yang saat itu masih menjabat Menteri ESDM, diminta menghadap Jokowi pada 7 Oktober 2015.

Baca juga: Melihat Lagi Proses Pembelian 51% Saham Freeport

Singkat cerita, sesampai di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada James atau Jim Moffet, yang kala itu menjabat Executive Chairman Freeport McMoRan, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draf mengenai kesepakatan pembelian saham.

"Dan tidak panjang lebar, Presiden hanya katakan 'tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan, kira-kira kita ini ingin menjaga keberlangsungan investasi lah', nanti dibicarakan setelah pertemuan ini, 'baik Pak Presiden'. Maka keluarlah saya bersama Pak Jim Moffet ke suatu tempat," ujar Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Sesampai di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

Baca juga: Sudirman Said Menyerang, Jokowi Menjawab

"Pak Moffet sodorkan draf, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet, 'this is not the way i do business. Kalau saya ikuti drafmu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi'. Saya tidak lakukan itu, 'you tell me what we have been discussed with president', dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik'," kata Sudirman seraya menirukan perkataannya kepada Moffet.

Kemudian, setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draf tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui. Padahal, menurut Sudirman, draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

"Bapak dan Ibu tahu komentarnya Pak Presiden apa? Dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi Pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman.

Sudirman menilai pertemuan Jokowi-Moffet itu bukanlah pertemuan normal layaknya pertemuan biasa. Sebab, setelah draf tersebut disetujui Jokowi, angka saham Amerika naik.

"Dan saya paham itu bukan pertemuan normal. Tapi, dari segi hukum, saya rasa dapat proteksi dari kepala biro hukum saya dan sekjen. Itulah cerita surat itu," tutur Sudirman.

Terakhir, caleg Gerindra ini mengatakan baru-baru ini Freeport merilis catatan terkait saham Freeport Indonesia 51 persen. Dia mengatakan Indonesia menguasai mayoritas saham Freeport tetapi mereka terima 82 persen benefit ekonomi.

"Freeport menumpahkan saham 51 persen kepada pihak Indonesia. Tapi kemudian ada catatan gini, meskipun mayoritas saham di Indonesia, tetapi, dengan perjanjian yang sudah ada, maka kontrol manajemen operasional tetap dipegang oleh Freeport McMoRan. Kemudian sampai dengan 22 perjanjian itu disebutkan, Freeport McMoRan akan terima 82 persen benefit economic pacific yang ada. Jadi Indonesia miliki 51 saham, tapi 82 persen benefit economic ke mereka," kata Sudirman.


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini. (zap/dkp)