DetikNews
Kamis 21 Februari 2019, 10:30 WIB

Pemprov Bakal Hapus Sertifikat Lahan Cengkareng Barat Milik DPRKP

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pemprov Bakal Hapus Sertifikat Lahan Cengkareng Barat Milik DPRKP Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan sertifikat kepemilikan lahan di Cengkareng Barat pascasengketa. Persoalan terjadi karena dua dokumen kepemilikan lahan.

Dokumen pertama milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang membeli lahan dari Toeti Noelzar Soekarno pada 2015, yang akhirnya menjadi sengketa. Dokumen kedua milik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) yang dimiliki pada 1957 dan 1967.

Karena itu, Pemprov DKI akan menghapus dokumen milik DPRKP agar surat kepemilikan tidak ganda.





"Lagi ditata ulang, jadi pencatatan tidak double tetap dicatat di DKPKP, sesuai hasil belanja pada tahun '57 dan '67. Jadi yang dokumen kita pegang adalah yang dibeli Dinas Pertanian (DKPKP) saat itu," ujar Sekda DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Saefullah menegaskan pihaknya masih mempelajari bagaimana proses penghapusan dokumen tersebut. Tata cara pembatalan sertifikat tengah dikaji.

"Ini sedang diskusikan bagaimana pembatalan sertifikat yang baru itu," sambungnya.

Polemik pengadaan lahan di Cengkareng Barat berawal ketika Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan harga Rp 668 miliar. Lahan itu dibeli dari seorang warga yang tak lain adalah Toeti Noelzar Soekarno pada 2015.

Namun, setelah ditelusuri, lahan tersebut ternyata juga tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Pihak Pemprov kemudian meminta mediasi dengan Toeti.

Namun Toeti bersikeras bahwa lahan itu miliknya. Hingga kemudian dia menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah melewati tahap persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan Toeti. Pemprov DKI diberi kewenangan menagih pembayaran sebesar Rp 668 miliar ke Toeti.


Simak Juga 'PAN Usul Presiden Terbitkan Keppres Lahan untuk Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed