.webp)
"Tegas, DKI hebat, paling hebat. Coba cek, daerah lain belum ada yang berani memberhentikan, DKI sudah berani," kata Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Wahyono kepada detikcom, Rabu (20/2/2019) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah sejak 2011. 2011 sampai sekarang, kalau ada kena korupsi, langsung diberhentikan," jelasnya.
Wahyono mengaku tidak memegang data saat dimintai konfirmasi. Namun dia memastikan angka PNS yang korupsi tidak seperti yang disebutkan ICW. "Nggak benar (datanya)," sebut Wahyono.
Sebelumnya, ICW menyebutkan rata-rata 350-an PNS terjerat korupsi setiap tahunnya. PNS pelaku korupsi paling banyak dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.
"Kalau dari 2010 sampai 2018, kami melihat bahwa bukan terjadi kenaikan, tapi PNS jadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Rata-ratanya ada 350-an tiap tahun," kata staf Investigasi ICW Wana Alamsyah kepada wartawan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, ICW mencatat tren korupsi PNS banyak terjadi di lingkungan kementerian, khususnya Kementerian Perhubungan. Sementara di kalangan pemerintahan provinsi, PNS Pemprov DKI Jakarta paling banyak terlibat kasus korupsi.
"Ada data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kalau di kementerian, paling banyak di (Kementerian) Perhubungan. Daerah paling banyak DKI Jakarta sementara, tidak ingat untuk kabupaten/kota, dan tidak ada info mengenai sektor," jelas Alamsyah.
Simak Juga 'Anies Tindak Tegas PNS yang Bolos':
(fdu/aan)
