Rabu 20 Februari 2019, 23:36 WIB
Din Syamsuddin Komentari Rencana Kedatangan Putra Mahkota Saudi MBS
Foto: Din Syamsuddin (Eko Sudjarwo)
Jakarta -
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) menunda kunjungannya ke Indonesia dan hingga kini belum ada jadwal baru. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyebut ada beberapa hal yang harus dibahas oleh pemerintah Indonesia dengan MBS jika telah bertemu.
"Saudi yang saya tahu banyak bekerja sama dengan negara-negara di dunia ini, termasuk Amerika, China, Uni Eropa. Mbok ya dengan Indonesia ini juga jangan kemudian dalam persepsi Saudi adalah negara kelas dua, kelas di bawah, sehingga kerja sama-kerja sama dalam bidang, banyak itu ya, seperti energi, Aramco misalnya dengan Pertamina. Termasuk juga perlu mendengar aspirasi Indonesia dalam kemudahan pelaksanaan umrah dan ibadah haji, karena ini kan ada sistem visa yang diterapkan katanya memberatkan jemaah," ujar Din seusai mengikuti rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI yang ke-36 di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Rabu (20/2/2019).
Din mengatakan sistem visa yang diterapkan oleh Arab Saudi diharapkan tidak membebani jemaah yang hendak beribadah di Tanah Suci agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan lancar. Bahkan ia menyebut sebaiknya biaya visa umrah ditiadakan.
"Kalau umrah ya harus dimudahkan, karena Raja Saudi itu pelayan dua tempat suci. Maka layanilah dengan baik. Dimudahkan bahkan dimurahkan, visanya jangan mahal-mahal. Karena jemaah yang datang itu sudah beli sesuatu di sana sudah mendatangkan devisa menurut saya. Bila perlu biaya visa umrah ditiadakan," lanjutnya.
Din juga menyebut bahwa Raja dan Putra Mahkota Arab Saudi perlu melihat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan juga sebagai saudara, sehingga kedua negara bisa bekerja sama secara sejati.
"Umpamanya warga negara Saudi yang mau ke sini itu bebas visa atau visanya on travel ya, seyogyanya orang Indonesia juga seperti itu. Itu baru namanya saudara," pungkasnya.
(gbr/dhn)
"Saudi yang saya tahu banyak bekerja sama dengan negara-negara di dunia ini, termasuk Amerika, China, Uni Eropa. Mbok ya dengan Indonesia ini juga jangan kemudian dalam persepsi Saudi adalah negara kelas dua, kelas di bawah, sehingga kerja sama-kerja sama dalam bidang, banyak itu ya, seperti energi, Aramco misalnya dengan Pertamina. Termasuk juga perlu mendengar aspirasi Indonesia dalam kemudahan pelaksanaan umrah dan ibadah haji, karena ini kan ada sistem visa yang diterapkan katanya memberatkan jemaah," ujar Din seusai mengikuti rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI yang ke-36 di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Rabu (20/2/2019).
Din mengatakan sistem visa yang diterapkan oleh Arab Saudi diharapkan tidak membebani jemaah yang hendak beribadah di Tanah Suci agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan lancar. Bahkan ia menyebut sebaiknya biaya visa umrah ditiadakan.
Din juga menyebut bahwa Raja dan Putra Mahkota Arab Saudi perlu melihat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan juga sebagai saudara, sehingga kedua negara bisa bekerja sama secara sejati.
"Umpamanya warga negara Saudi yang mau ke sini itu bebas visa atau visanya on travel ya, seyogyanya orang Indonesia juga seperti itu. Itu baru namanya saudara," pungkasnya.
(gbr/dhn)
