DetikNews
Rabu 20 Februari 2019, 20:58 WIB

Luhut: Hubungan Presiden dan Wapres Sangat Baik

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Luhut: Hubungan Presiden dan Wapres Sangat Baik Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali 'mengkritik' kebijakan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hubungan JK dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat baik.

"Nggak ada apa-apa, hubungan wapres dan presiden sangat baik. Tadi kami bertiga baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalian jangan berburuk sangka, pemimpin Presiden dengan Pak Wapres itu punya hubungan yang sangat baik," ujar Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).




Luhut pun mengibaratkan relasi suami-istri dalam keluarga saat menjawab pertanyaan wartawan tentang hubungan Jokowi-JK. Menurutnya, wajar jika suami dan istri beberapa kali berbeda pendapat.

"Kau dengan istrimu terus-terusan setuju? Nggak juga kan? Saya juga. Saya udah 48 tahun kawin sama istri saya juga bertengkar-tengkar juga, tapi 48 tahun juga," candanya.

Luhut juga memuji sikap JK yang tidak berbisnis saat menjabat sebagai wakil presiden. Luhut menyebut itu sebagai suatu hal yang baik.

"Dan saya beri tahu juga, Pak Wapres itu selama saya tahu, selama 4,5 tahun ini, tidak ada satupun bisnis beliau itu jalan di pemerintahan. Itu menurut saya satu hal yang baik," ungkap Luhut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat beberapa kali 'mengkritik' kebijakan pemerintah. Teranyar, ia bahkan meluruskan perkara hak guna usaha (HGU) lahan di Kalimantan Timur milik capres Prabowo Subianto.

JK mengatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto memang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur. Namun kepemilikan itu, disebut JK sudah sesuai aturan.




"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan cash. Memang sebelumnya diwanti-wanti tidak boleh beli jika dibayar kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo untuk membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

"Saya tanya, you beli tapi cash. Tidak boleh utang. Siap, dia akan beli cash. Dia beli lah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha singapura, orang Malaysia," ujar JK.
(dhn/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed