DetikNews
Rabu 20 Februari 2019, 19:43 WIB

Erick Thohir: Jokowi Lebih Populis, Ingin Rakyat Punya Tanah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Erick Thohir: Jokowi Lebih Populis, Ingin Rakyat Punya Tanah Erick Thohir. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menilai presiden RI saat ini memiliki kebijakan soal pembagian tanah yang lebih populis dari pemerintah sebelumnya. Erick menyebut Jokowi ingin memastikan bahwa rakyat kecil yang memiliki tanah.

"Saya rasa itu bukan masalah. Itu suatu hal yang sangat terbuka bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintahan pada saat berbeda policy dengan pemerintah sebelumnya. Di mana Pak Jokowi memang lebih populis, beliau ingin memastikan rakyat mempunyai tanah," kata Erick di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).



Erick menuturkan, sekarang tanah-tanah yang dibagikan pemerintah bisa menjadi agunan. Tak hanya tanah, Jokowi juga memperhatikan nasib nelayan.

"Kenapa tanah ini bisa menjadi agunan untuk berusaha dan ini tentu didukung pemodalan juga yang sekarang bunganya menurun. Beliau sampaikan juga pada nelayan bagaimana bank nelayan bunganya lebih murah lagi 3 persen," jelasnya.

"Nah itu hanya policy dan terbukti zaman Pak Jokowi ini perbedaan kayak menurun menjadi 0,38 (persen) berapa. Itu bukti-bukti. Saya rasa kalau BPN atau pihak tertentu merasa... Ini pribadi ya mohon maaf karena bicara kebijakan," imbuh Erick.



Diberitakan sebelumnya, Jokowi dalam debat kedua menyinggung soal tanah Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur. Terkait tanah tersebut direspon oleh Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli PT. Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan tunai. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," ujar JK.
(zak/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed