Bawaslu Masih Kaji Laporan Pro-Prabowo soal Tuduhan Jokowi Serang Personal

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 20 Feb 2019 16:50 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Bawaslu mendalami laporan terhadap capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi), yang dituduh menyebar fitnah atas ucapannya menyinggung lahan Prabowo Subianto. Penanganan laporan itu juga akan melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Sedang kita dalami, kan belum dibahas. Karena ranahnya pidana (pemilu), dalam proses pembahasannya pasti akan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan kami," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan laporan terkait pidana pemilu itu akan dibahas terdahulu bersama Sentra Gakkumdu. Setelah itu, baru dibahas kemungkinan meminta klarifikasi kepada terlapor, yakni Jokowi.

"Nanti setelah dibahas pertama. Baru kita bisa mengira-ngira ya (panggil Jokowi)," kata Afif.

Sebelumnya, Koordinator Tim Advokasi Indonesia Bergerak, Djamaluddin Koedoeboen, yang merupakan pendukung Prabowo, melaporkan Jokowi atas ucapannya yang menyinggung lahan Prabowo dalam debat pilpres kedua. Jokowi dianggap menyebarkan fitnah.

"Kami melaporkan satu dalam hal ini Pak Jokowi, terkait dengan apa yang telah beliau sampaikan semalam pada saat debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta. Bahwa yang beliau sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah," ujar Djamaluddin di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Sehari selanjutnya, Joko Widodo kembali dilaporkan oleh aktivis Koalisi Masyarakat Anti-Hoax bersama pendukung Prabowo ke Bawaslu. Jokowi dilaporkan karena diduga memberi pernyataan bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan.

"Koalisi ini menyepakati untuk melaporkan Saudara Joko Widodo. Dalam perspektifnya secara hukum sebagai capres ya. Karena dia bertindak sebagai capres dalam konteks debat. Keterangan palsu yang dimaksud ada beberapa hal, pertama soal impor jagung yang menyatakan 160 ribu ton. Padahal, data dari BPS menyebutkan 700-an ribu. Jadi bedanya jauh sekali, itu kan palsu itu," kata kuasa hukum dari Aktivis Koalisi Masyarakat Anti-Hoax, Eggi Sudjana, di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2). (yld/idh)