Soal Lahan Prabowo di Aceh, TKN Jokowi Minta Ada Audit Investigasi

Soal Lahan Prabowo di Aceh, TKN Jokowi Minta Ada Audit Investigasi

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 20 Feb 2019 16:25 WIB
Abdul Kadir Karding (dok. pribadi)
Jakarta - Prabowo Subianto disebut mengambil alih lahan di Aceh Tengah saat Indonesia sedang dalam kondisi krisis moneter. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta ada audit dan investigasi soal pengambilalihan lahan tersebut.

"Karena jumlah yang begitu besar dan tentu karena Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai capres maka sangat wajar publik mempertanyakan dari mana itu diperoleh," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

"Lalu dipakai untuk apa? Lalu bagaimana cara memperolehnya? Apakah selama ini telah membayar pajak apa tidak?" imbuh anggota DPR Komisi III DPR itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karding pun menyoroti pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Syahrial yang terkesan membela Prabowo. Menurut dia, tetap harus ada penyelidikan khusus terkait lahan Prabowo yang berstatus hak guna usaha (HGU) itu.


"Terlepas ada opini yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Aceh yang menurut saya subjektif tetapi perlu ada audit khusus atau ada investigasi khusus soal ini. Agar publik terang benderang mengetahui sesungguhnya aset ini seperti apa," ucap Karding.

Politikus PKB itu pun menyindir Prabowo yang sempat mempertanyakan program redistribusi lahan capres petahana, Jokowi. Karding menyoroti lahan HGU Prabowo seluas 120 ribu hektare di Aceh Tengah dan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur.

"Sekali lagi, kita tidak bisa bicara tentang redistribusi lahan atau reforma agraria, tapi kita sendiri menguasai begitu banyak lahan yang besar, apa pun alasannya," tuturnya.

Karding ragu Prabowo bisa berlaku adil kepada masyarakat, khususnya soal masalah reforma agraria. Ia juga yakin program bagi-bagi sertifikat Jokowi akan dihapus manakala pasangan cawapres Sandiaga Uno itu berkuasa.


"Intinya, kami meyakini bahwa Prabowo tidak akan bisa berlaku adil, apalagi bicara soal rakyat miskin, apalagi soal reforma agraria, ketika dia sendiri bermasalah soal itu. Dan untuk itu, saya kira rakyat yang mengetahui bahwa kalau Pak Prabowo yang berkuasa saya yakin reforma agraria, bagi-bagi sertifikat, dan juga sertifikasi tanah itu akan berhenti," kata Karding.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Syahrial mengatakan PT Tusam Hutani Lestari diambil alih Prabowo Subianto saat Indonesia dalam kondisi krisis moneter. Meski mengaku tak tahu dana yang digunakan untuk membeli lahan itu dari mana, ia menyebut tak ada masalah terkait perizinan perusahaan Prabowo.

"Kalau uangnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, beliau menginvestasikan. Justru menurut saya beliau itu pahlawan. Maaf saya tidak ke sana-kemari. Orang lain membawa (uang) ke luar (negeri) dia justru investasi di situ. Membeli aset-aset lokal," ungkap Syahrial di Banda Aceh, Rabu (20/2).


Saksikan juga video 'Ribut-ribut soal Lahan Prabowo di Luar Arena Debat':

[Gambas:Video 20detik]



Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini. (elz/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads