DetikNews
Rabu 20 Februari 2019, 14:02 WIB

ICW: Rata-rata 350 PNS Korupsi Per Tahun, Paling Banyak Kemenhub-DKI

Ahmad Bil Wahid - detikNews
ICW: Rata-rata 350 PNS Korupsi Per Tahun, Paling Banyak Kemenhub-DKI Indonesian Corruption Watch (ICW) laporkan PNS koruptor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: Alfions-detikcom)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan rata rata 350 an Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat korupsi setiap tahunnya. PNS pelaku korupsi paling banyak dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.

"Kalau dari 2010 sampai 2018 kami melihat bahwa bukan terjadi kenaikan, tapi PNS jadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Rata ratanya ada 350-an tiap tahun," kata Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah kepada wartawan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Berdasarkan data BKN, ICW mencatat trend korupsi PNS banyak terjadi di lingkungan Kementerian khususnya di Kementerian Perhubungan. Sementara untuk di Pemerintahan provinsi, PNS Pemprov DKI Jakarta paling banyak terlibat kasus korupsi.

"Ada data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kalau di kementrian, paling banyak di Perhubungan. Daerah paling banyak DKI Jakarta sementara tidak ingat untuk Kabupaten kota, dan tidak ada info mengenai sektor," jelas Alamsyah.




Terkait tren ini, Alamsyah mengatakan ICW menyoroti kasus PNS yang korupsi. Menurutnya selain marak, ini karena kondisi yang memprihatinkan PNS yang seharusnya melayani justru korupsi.

"Ini menjadi kondisi yang memprihatinkan. Bahwa yang seharusnya PNS menjadi melayani publik, artinya mereka mencoba melakukan korupsi," ucap Alamsyah.



Sementara terkait pelaporan PNS koruptor oleh ICW kepada BPK hari Rabu (20/2), PLH Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan, Rati Dewi Puspita Purba mengatakan akan menindak lanjuti dengan menganalisa laporan tersebut. Kemudian BPK akan koordinasi dengan lembaga lembaga terkait.

"Kami harus membaca dulu menganalisis dulu isinya, nanti sesuai kewenangan BPK akan kami proses. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koordinasi dengan Kementrian, lembaga dan instansi terkait," ucap Rati.


(abw/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
>