Kejari Badung Bali Masih Kurang Mobil Tahanan hingga Rutan

Aditya Mardiastuti - detikNews
Rabu, 20 Feb 2019 12:31 WIB
Foto: Jaksa Agung HM Prasetyo saat resmikan Kejari Badung tahun lalu (Dok Istimewa)
Badung - Satu tahun sudah Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menangani administrasi perkara di Kabupaten Badung, Bali. Hingga saat ini Kejari Badung sudah menangani 57 kasus yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun, rupanya masih ada sejumlah kendala operasional yang dialami Kejari Badung setelah kewenangan administrasi terpisah dari Kejari Denpasar. Salah satunya soal kurangnya mobil tahanan hingga bangunan rutan.

"Kendala gimana kita cari solusi, contohnya mobil tahanan kita nggak punya sedangkan tahanan banyak. Gimana kita cari solusinya, kita pinjem ke kejati, kedapatan mobil satu, kalau terpaksanya kurang kita pinjam ke polres," kata Kajari Badung Sunarko, di kantor Kejari Badung, Mengwitani, Badung, Bali, Rabu (20/2/2019).



Meski secara administrasi perkara Kejari Badung menangani di Kabupaten Badung, tapi Pengadilan Negeri (PN) masih menumpang di PN Denpasar. Sehingga selama ini pihaknya juga kesulitan untuk mengangkut tahanan untuk bersidang.

"Tahanan satu hari bisa 40 atau 20 orang, minimal butuh tiga mobil, kita punya satu van kecil. makanya kita pinjem dari (Kejari) Denpasar 2, kejati satu. Kalau terpaksa kurang pinjam (Kejari) Tabanan, kalau Denpasar kurang, kita pinjem polres (Badung), pokoknya gimana kita cari solusi lain," cetusnya.

Selain soal kendaraan tahanan, Sunarko juga menuturkan pihaknya masih menitipkan para tahanan kejaksaan di Kerobokan. Sebab, Kejari Badung belum memiliki ruang tahanan sendiri.



"Ada di sini (tahanan) cuma titipan sementara saja, paling satu hari saja, sore kita geser ke rutan Kerobokan. (Lapas) Kerobokan itu kan sebenarnya punya Denpasar cuma di Badung, akhirnya kita menyampaikan ke pimpinan kalau bisa dibangunkanlah pengadilan nanti di belakang kita, semoga pemda berbaik hati bangunkan LP kan gitu," urai mantan Kajari Sawahlunto itu.

Sunarko juga bercerita mulanya dia juga sempat stres setelah mendapat SK penempatan. Sebab saat itu, baru ada seorang staf yang resmi mendapatkan SK.

"Saya begitu dilantik di sini stres, nggak ada orang, cuma ada mebeler, ATK nggak ada. Saya malem nggak bisa tidur semaleman, sampai ibu bingung, 'saya mulai dari mana'," ujar Sunarko.

"Anggaran sudah ada cuma belum bisa dicairkan, padahal semua surat sudah masuk, saya harus gimana coba. Saya akhirnya beli HVS satu rim untuk nulis, semua saya minta bawa laptop sendiri-sendiri, sama printer pribadi bawa dulu. Sekarang sudah ada komputer dan laptop, printer," sambungnya.

Sunarko menuturkan pihaknya bakal fokus untuk membenahi administrasi di Kejari Badung. Namun, dia memastikan penanganan perkara juga masih tetap berjalan.

"Perkara korupsi sudah ada, sudah sidang, cuma detailnya berapa tanya ke kasi pidum. Kami juga masih kekurangan personel, pegawai kan didrop dari pusat, yang ada kita optimalkan. Masih nunggu SK-SK masuk. Saat ini bagaimana melayani masyarakat dengan baik," pungkasnya. (ams/rvk)