SBY Siap Pertanggungjawabkan Videoteleconference

New York - Kebijakan videoteleconference yang digelarnya diobok-obok, Presiden SBY tidak mundur. Dia siap mempertanggungjawabkannya, baik dari segi ongkos maupun kecurigaan bahwa rapat jarak jauh itu menunjukkan ketidakharmonisan hubungannya dengan Wapres Jusuf Kalla."Saya punya dana dan saya tidak mungkin meminta dana dari lainnya. Selama ini saya berupaya untuk berhemat. Biaya yang tidak perlu, tidak saya keluarkan. Justru saya keluarkan untuk hal-hal penting seperti ini (videoteleconference)," tutur SBY.Pernyataan SBY itu disampaikan dalam jumpa pers di gedung Perutusan Tetap RI di 2 Avenue 38 St, New York, Jumat (16/9/2005) tengah malam atau Sabtu (17/9/2005) siang waktu Indonesia.SBY menegaskan, videoteleconference yang digelarnya selama 4 kali terhitung Senin-Kamis (12-15/9/2005) itu sudah dihitung manfaat dan tujuannya dengan cost yang dikeluarkan."Saya akan pertanggungjawabkan. Itu otoritas saya untuk bisa memimpin dan mengambil keputusan. Tidak ada kaitannya dengan percaya atau tidak percaya kepada Wapres. Saya percaya Wapres, dan Wapres bekerja sama dengan saya secara baik," urai SBY seperti dilaporkan wartawan detikcom Budiono Darsono dari New York.SBY menambahkan, seorang presiden pada prinsipnya harus mempunyai akses, bisa berkomunikasi, bisa mengeluarkan perintah, bisa mengambil keputusan dan lain-lain, sesuai dengan kewenangannya, otoritas dan kewajiban seorang presiden."Ketika di Tanah Air pun begitu. Dalam mengelola pemerintahan, ada yang saya ingin pimpin langsung, ada yang saya delegasikan kepada Wapres untuk mengkoordinasikan secara teknis dan kemudian Wapres melapor kepada saya dan saya memutuskan," cerita SBY."Dan rencana saya untuk berkomunikasi dengan para menteri atau jajaran pemerintah sudah saya sampaikan sebelum berangkat. Wapres pun ada di situ," demikian SBY.Sebagai tambahan, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang tidak turut terbang ke AS pada 14 September lalu menyebutkn, total biaya rapat kabinet jarak jauh antara Presiden SBY di AS dan para menteri di Jakarta sebesar Rp 426.600.000.Fasilitas itu disponsori PT Indosat yang memberikan potongan harga 50-70 persen, sedangkan PT Exelcomido tak memungut biaya. (nrl/)