Selasa 19 Februari 2019, 23:27 WIB
Kata Pakar Hukum Pidana soal Pasal Prostitusi Masuk RUU KUHP
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan pasal soal prostitusi sangat mungkin masuk dalam RUU KUHP. Fickar meminta, jika masuk dalam KUHP, prostitusi tidak dikaitkan dengan perzinaan atau perselingkuhan.
"Kalau nanti bikin pasal soal prostitusi, jangan kaitkan dengan perselingkuhan, jangan kaitkan dengan zina, tapi bikin memang itu pasal prostitusi, yang cirinya adalah hubungannya hubungan komersial. Jadi dia nggak bisa ditarik-tarik ke mana-mana. Jadi hubungan yang ada komersialnya kena. Mestinya begitu," kata Fickar seusai diskusi bertema 'Kemungkinan Pasal Prostitusi Masuk KUHP' di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Menurut Fickar, yang diatur dalam KUHP selama ini hanya pola relasi saat perempuan menjadi korban atau pola relasi suka sama suka walaupun merupakan delik aduan. Begitu masuk dalam ranah prostitusi, aturan dalam KUHP hanya bisa menjerat sang muncikari.
Karena itulah, Fickar meminta, pasal prostitusi didasarkan pada pola relasi atau hubungan komersial untuk bisa menjerat pengguna dan penyedia jasa prostitusi. Jika nanti DPR menyusun pasal yang terkait prostitusi, Fickar mengingatkan tiga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan.
"Satu, dia bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, bahwa di dalam prostitusi itu perempuan tidak masuk karena kerelaannya, tapi lebih karena keterpaksaan. Dia korban kekerasan, dia korban yang terpinggirkan, terus masuk ke wilayah prostitusi itu. Itu yang harus jadi pertimbangan menurut saya," jelasnya.
Fickar sekali lagi menegaskan pembahasan pasal prostitusi sebaiknya mengacu pada hubungan komersial. Meskipun demikian, Fickar tak menampik jika keberadaan pasal itu nantinya akan banyak ditentang.
"Makanya saya bilang tadi, pasti ada resistensi, pasti ada orang yang menentang kuat. Pasti itu ada. Cuma gimana ini mau memberi pengertian terhadap itu? Fokus di situ mestinya, walaupun nanti dapat tentangan juga, banyak resistensi, pasti banyak," pungkasnya.
(azr/gbr)
"Kalau nanti bikin pasal soal prostitusi, jangan kaitkan dengan perselingkuhan, jangan kaitkan dengan zina, tapi bikin memang itu pasal prostitusi, yang cirinya adalah hubungannya hubungan komersial. Jadi dia nggak bisa ditarik-tarik ke mana-mana. Jadi hubungan yang ada komersialnya kena. Mestinya begitu," kata Fickar seusai diskusi bertema 'Kemungkinan Pasal Prostitusi Masuk KUHP' di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Menurut Fickar, yang diatur dalam KUHP selama ini hanya pola relasi saat perempuan menjadi korban atau pola relasi suka sama suka walaupun merupakan delik aduan. Begitu masuk dalam ranah prostitusi, aturan dalam KUHP hanya bisa menjerat sang muncikari.
"Satu, dia bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, bahwa di dalam prostitusi itu perempuan tidak masuk karena kerelaannya, tapi lebih karena keterpaksaan. Dia korban kekerasan, dia korban yang terpinggirkan, terus masuk ke wilayah prostitusi itu. Itu yang harus jadi pertimbangan menurut saya," jelasnya.
Fickar sekali lagi menegaskan pembahasan pasal prostitusi sebaiknya mengacu pada hubungan komersial. Meskipun demikian, Fickar tak menampik jika keberadaan pasal itu nantinya akan banyak ditentang.
"Makanya saya bilang tadi, pasti ada resistensi, pasti ada orang yang menentang kuat. Pasti itu ada. Cuma gimana ini mau memberi pengertian terhadap itu? Fokus di situ mestinya, walaupun nanti dapat tentangan juga, banyak resistensi, pasti banyak," pungkasnya.
(azr/gbr)
