BPN Prabowo Desak Bawaslu Usut Dugaan Kampanye Gubernur Koster

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendesak Bawaslu menindaklanjuti laporan terkait ajakan Gubernur Bali I Wayan Koster ke milenial untuk memilih Jokowi. BPN Prabowo-Sandi berharap Bawaslu tegas dan tidak tebang pilih.

"Kami desak Bawaslu segera menyikapi laporan ini. Jangan takut, baru yang melakukan kubu petahana, hukum harus ditegakkan secara adil," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Ajakan Koster ke Milenial Pilih Jokowi Berujung Laporan ke Bawaslu

Andre lalu mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan kepala daerah harus netral. Andre menunggu langkah tegas Bawaslu dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran kampanye ini.

"Ya memang Bawaslu harus tegas berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa memang kepala daerah harus netral," kata Andre.

Andre menyebut dukungan kepala daerah ke pasangan capres-cawapres 01 tidak hanya terjadi di Bali, tapi juga di banyak terjadi di daerah lainnya. Untuk kasus di Sumatera Barat (Sumbar), ada 10 kepala daerah yang tengah diusut Bawaslu.

"Di Sumbar ada 10 kepala daerah dan 14 wali nagari yang ditelusuri Bawaslu," ujarnya.

Terpisah, juru bicara BPD Prabowo-Sandi Provinsi Bali, Fachruddin Piliang, menyebut ajakan Koster jelas mengacu pada pasangan calon tertentu. Apalagi Koster diundang sebagai Gubernur Bali.

"Kita bukan bicara aturan saja, tetapi persepsi publik harus kita hormati dan selamatkan. Jangan sampai persepsi publik, bahwa demokrasi di Bali tidak bisa berjalan lancar dan semestinya," harapnya.

Baca juga: Dukung Bawaslu Klarifikasi ke Koster, NasDem: Mungkin Keseleo Lidah

Fachrudin juga menyarankan Polda Bali memberikan klarifikasi terhadap acara Millennial Road Safety Festival itu, sehingga dugaan ketidaknetralan polisi bisa diluruskan.

"Saya menyampaikan kepada Pak Kapolda untuk segera melakukan klarifikasi. Penting, ditunggu dalam waktu dekat," ucap Fachrudin. (ams/idh)