"Kami desak Bawaslu segera menyikapi laporan ini. Jangan takut, baru yang melakukan kubu petahana, hukum harus ditegakkan secara adil," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).
Andre lalu mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan kepala daerah harus netral. Andre menunggu langkah tegas Bawaslu dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran kampanye ini.
Andre menyebut dukungan kepala daerah ke pasangan capres-cawapres 01 tidak hanya terjadi di Bali, tapi juga di banyak terjadi di daerah lainnya. Untuk kasus di Sumatera Barat (Sumbar), ada 10 kepala daerah yang tengah diusut Bawaslu.
"Di Sumbar ada 10 kepala daerah dan 14 wali nagari yang ditelusuri Bawaslu," ujarnya.
Terpisah, juru bicara BPD Prabowo-Sandi Provinsi Bali, Fachruddin Piliang, menyebut ajakan Koster jelas mengacu pada pasangan calon tertentu. Apalagi Koster diundang sebagai Gubernur Bali.
"Kita bukan bicara aturan saja, tetapi persepsi publik harus kita hormati dan selamatkan. Jangan sampai persepsi publik, bahwa demokrasi di Bali tidak bisa berjalan lancar dan semestinya," harapnya.
Fachrudin juga menyarankan Polda Bali memberikan klarifikasi terhadap acara Millennial Road Safety Festival itu, sehingga dugaan ketidaknetralan polisi bisa diluruskan.
"Saya menyampaikan kepada Pak Kapolda untuk segera melakukan klarifikasi. Penting, ditunggu dalam waktu dekat," ucap Fachrudin. (ams/idh)
