DetikNews
Selasa 19 Februari 2019, 18:30 WIB

Guru Besar IPB: Kebakaran Hutan Masih Ada, tapi Tidak Separah 2015

Nabilla Putri - detikNews
Guru Besar IPB: Kebakaran Hutan Masih Ada, tapi Tidak Separah 2015 Foto: KLHK
Jakarta - Saat debat capres sesi kedua, capres petahana Joko Widodo menyebut tidak ada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan penegakan hukum lingkungan. Namun, jika dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas karhutla menurun drastis.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini disebabkan dukungan yang kuat dari presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan," kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya, Selasa (19/2/2019).

Berdasarkan data dari KLHK, luas karhutla menurun drastis. Pada 2015, ada 2,6 juta hektare lahan dan hutan yang terbakar. Namun, setelah terjadi langkah koreksi besar-besaran yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, luas area terbakar pada 2016 turun menjadi 436,3 ribu hektare dan tahun 2017 turun menjadi 165,5 ribu hektare.

Indikator karhutla dalam bentuk hotspot juga menurun drastis, dari 70.971 hotspot pada 2015, menjadi 9.245 pada 2018. Penurunan hotspot hampir 85%.


Selama 3 tahun terakhir, tidak pernah terjadi lagi asap lintas batas negara dan membuat Indonesia pertama kali mendapat apresiasi dari kalangan internasional. Indonesia saat ini bahkan menjadi negara terdepan sebagai rujukan pengetahuan perlindungan ekosistem gambut dunia.

Sementara itu, dalam 3,5 tahun terakhir, KLHK menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Melalui Ditjen Gakkum KLHK, ditangani 2.677 aduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan serta peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

Sebelumnya, perihal debat capres sesi kedua sempat dipertanyakan beberapa kalangan, salah satunya Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menyebut capres 01 Jokowi telah berbohong terkait penegakan hukum lingkungan.

Guru besar IPB Bambang Hero Saharjo pun angkat bicara. Perihal pernyataan terkait karhutla ini, kata dia, seharusnya dilihat secara utuh. Waktu 2 menit saat debat capres tidak akan cukup untuk menjabarkan kedua persoalan tersebut.


Faktanya, lanjut Bambang, karhutla dalam skala besar memang tak pernah terjadi lagi dalam 3 tahun terakhir. Dan hukum lingkungan benar-benar ditegakkan secara konsisten.

"Karhutla memang masih terjadi tahun 2016 sampai sekarang. Namun tidak pernah lagi terjadi separah tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bambang.

Menurutnya, banyak langkah koreksi dan kebijakan berani yang dilakukan di masa Presiden Jokowi. Dari pelibatan seluruh stakeholder di pusat hingga daerah, moratorium izin kawasan gambut, hingga penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

"Harus diakui bahwa, faktanya, baru di era Jokowi karhutla berhasil ditangani dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara," jelas Bambang.

Dengan demikian, Bambang meyakini yang dimaksud capres 01 adalah karhutla tidak terjadi lagi dalam skala besar dan jumlah hotspot jauh menurun.

Sementara itu, perihal penegakan hukum lingkungan, justru baru di era Jokowi melalui Menteri LHK Siti Nurbaya berani 'menggebuk' para pelaku kejahatan lingkungan, khususnya karhutla. Adapun masalah eksekusi, tentu itu harus menunggu proses hingga putusan hukum inkrah dan proses eksekusi ada di pengadilan. Hal tersebutlah yang menurut Bambang patut diapresiasi karena tidak pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.


"Tiga tahun terakhir, penegakan hukum lingkungan sangat tegas, asap lintas batas nyaris tidak ada lagi, bencana asap secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa nafikan ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Bambang.

Ahli lingkungan IPB yang pernah digugat 'pelaku pembakar hutan' itu pun tidak setuju dengan pernyataan kubu oposisi bila dikatakan capres petahana berbohong. Justru seharusnya semua pihak hendaknya mengedepankan fakta dan tidak semata menilai karena faktor kepentingan politik semata.

"Pak Jokowi tidak berbohong soal karhutla ataupun hukum lingkungan karena faktanya ada semua, dirasakan kita semua. Waktu 2 menit tidak akan cukup menjelaskan, sehingga penggalan kalimat menimbulkan banyak pertanyaan dan tanggapan yang seharusnya tidak perlu," ucap Bambang.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed