Para Syndicate: Jokowi Programatik Solutif, Prabowo Propaganda Janji

Jakarta - Para Syndicate membandingkan dua capres dari hasil debat capres putaran kedua. Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyimpulkan Jokowi sebagai programatik solutif, sementara Prabowo propaganda janji.

"Paparan Pak Jokowi gamblang saja, paparan Pak Jokowi lebih programatik menawarkan solusi kebijakan yang memang argumentasi menjadi policy-policy. Akan tetapi konter dari 02, Pak Prabowo, hanya berisi propaganda," kata Ari kepada wartawan dalam diskusi hasil debat capres 02 di Rumah Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Baca juga: TKN Jawab Sandiaga: Senyum Pak Jokowi Pas, Tak Cengengesan

Ari menilai, dalam debat, Jokowi memberikan program-program yang memberikan solusi kebijakan menyelesaikan masalah. Sedangkan Prabowo lebih pada propaganda dan janji.

"01 jadi apa masalahnya, kemudian ada program kebijakan yang solutif sampai pada kebijakan yang implementatif dan applicable ke ranah kebijakan," jelas Ari.

Ari mengatakan Prabowo bicara falsafah dan strategi dalam debat. Namun Ari menilai Prabowo tidak memaparkan program.

"Sementara 02, karena berbicara pada ranah, 'Oke, kami berbeda dalam sisi falsafah dan strategi' tapi tidak didukung turunan-turunan sampai ke sifatnya programatik dan kebijakan. Jadi cenderung hanya propaganda janji," sambungnya.

Baca juga: Sandiaga: Lahan Prabowo di Aceh Digunakan Aktivis GAM

Ari memberi contoh hal ini saat debat capres kedua, Jokowi menyinggung soal tanah 340 ribu hektare milik Prabowo. Konter Jokowi ini dilakukan setelah Prabowo memberi keterangan soal strategi falsafah didasari Pasal 33 UUD 1945. Ari mengatakan kebijakan yang tidak konkret dari Prabowo mendasari blunder ini.

"Pasal 33, bumi air dan tanah milik negara, akhirnya tidak diaplikasikan jadi program kebijakan riil, cenderung jadi propaganda dan janji, karena tidak ada kebijakan konkretnya, sehingga tampak sekali 01 fokus pada solutsi, tapi 02 hanya memaparkan masalahnya dan tidak muncul sampai ke ranah kebijakan konkret," pungkasnya. (idh/idh)