DetikNews
Senin 18 Februari 2019, 18:37 WIB

Prabowo Ingin KLHK Dipisah, BPN: Itu Hak Sesuai UU

Arief Ikhsanudin - detikNews
Prabowo Ingin KLHK Dipisah, BPN: Itu Hak Sesuai UU Sudirman Said (Foto: Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Capres Prabowo Subianto berniat memecah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika terpilih jadi presiden. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut presiden punya hak untuk restrukturisasi kementerian di bawahnya.

"Iya betul (ada yang dipisah), itu kan, memang kita punya ruang untuk restrukturisasi dan tentu kita akan tetap mengacu pada undang-undang Kementerian," ucap Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said kepada wartawan di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Barat, Senin (18/2/2019).

Bagi Sudirman, lingkungan hidup dan kehutanan harus diurus oleh kementerian sendiri-sendiri. Dikhawatirkan, akan muncul konflik kepentingan jika LH dan kehutanan tetap digabung.



"Tadi, karena kehutanan itu kan mengelola hutan, hutan kebun, pasti ada urusan-urusan yang mengganggu lingkungan. Nah sementara lingkungan hidup tugasnya adalah mengawasi menindak, kalau digabung dalam satu tempat itu dikhawatirkan ada konflik kepentingan," kata Sudirman.

Selain Kementerian LH dan Kehutanan, Prabowo berniat untuk memisahkan antara pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pekerjaan umum dianggap begitu besar hingga abai terhadap perumahan.

"Saya kira, beberapa kali mengalami perubahan tetapi ketika digabung dengan Kementerian PU yang begitu besar urusannya, perumahan jadi tertinggal dan itu sendiri diakui oleh Menteri PU ketika kita mendapat informasi dari sidang di Komisi 5 (DPR) memang rumah ketinggalan, air ketinggalan," ucap Sudirman.



Prabowo pun mungkin akan memecah atau menggabungkan beberapa kementerian lainnya. Wacana itu berkembang sesuai dengan tema dan materi dalam debat yang tersisa dua kali lagi.

"Lagi terus dikaji kan, setiap tema debat selalu memberi inspirasi. Mungkin nanti kita lihat di kesra (kesejahteraan rakyat) bagaimana. Tapi kita belum bisa mengatakan berapa, tapi Pak Prabowo terbuka pada reformasi birokrasi termasuk penataan ulang kementerian," ucap mantan menteri ESDM itu.

Sebelumnya, Prabowo ingin merombak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Awalnya, dia berbicara soal dugaan adanya patgulipat antara pelanggar pencemaran lingkungan dengan pejabat. Prabowo ingin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup nantinya dipisah.

"Saya akan pisahkan. Menteri Kehutanan kok jadi satu dengan Lingkungan Hidup," kata Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Minggu (17/2).

Prabowo ingin nantinya menteri-menteri fokus di bidang masing-masing. Menteri Lingkungan Hidup diharapkannya fokus pada penegakan hukum di lingkungan hidup.

"Segera kita pisahkan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup, jadi tidak satu. Ini sering jadi masalah," ucap Prabowo.


(aik/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed