YLKI: Tunda Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). YLKI menilai rencana kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005 tidak tepat dan perlu dipertimbangkan lagi.Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (17/9/2005), waktu kenaikan harga BBM tidak tepat dan akan memicu konflik. Selain itu, waktu pembagian kompensasi BBM juga tidak rasional.Kenaikan harga BBM pada awal bulan Ramadhan dinilai menimbulkan dampak ganda bagi masyarakat. Sebab tanpa kenaikan harga BBM pun, harga-harga sembako biasanya mengalami kenaikan pada awal Ramadhan."Jika tetap pada putusannya artinya pemerintah menciptakan konflik baru di masyarakat. Pemerintah bersikap arogan karena merasa punya aparat TNI dan Polri yang akan meredam jika ada aksi-aksi menolak kenaikan harga BBM," tukas Indah.Rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat juga dikritik Indah. Sebab kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 dan akan dimulai per Oktober tersebut tidak rasional. "Apakah aparat di lapangan sudah siap mengelola administrasi dan operasionalnya yang sangat rumit," sergah Indah tentang ditunjuknya PT Pos Indonesia dan BRI sebagai lembaga yang akan membagikan dana sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga untuk 15,5 juta keluarga miskin.Menurut Indah, dengan mepetnya waktu maka insfrastruktur yang ada tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal. Jika dipaksakan maka dipastikan terjadi kebocoran yang jauh lebih besar dibanding dana yang benar-benar turun ke masyarakat yang berhak."Selain itu standar kemiskinan yang ditetapkan pemerintah juga terlalu rendah, yakni masyarakat dengan penghasilan Rp 175.000 per bulan per keluarga. Dengan kata lain pemerintah sengaja mempersempit jumlah orang miskin di Indonesia yang diklaim hanya 15,5 juta," demikian Indah Suksmaningsih. (gtp/)