Naikkan Harga BBM, Pemerintah Tak Cerdas Atasi Defisit

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak cerdas dalam mengurangi defisit anggaran dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini menunjukan pemerintah tidak mempunyai terobosan dalam meningkatkan pendapatan negara. Menurut Ketua Fraksi PPP DPR Endin AJ Soefihara, dalam sebuah diskusi di press room Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2005), langkah pemerintah ini juga langkah mundur karena kebijakannya sama dengan model Orde Baru dalam menangani krisis. "Kalau BBM naik menunjukkan ketidakcerdasan pemerintah dalam membuat kreasi sumber lain. Ini juga menunjukkan tidak ada bedanya antara pemerintahan lama dan sekarang," kata Endin.Hal senada diungkapkan anggota Panitia Anggaran DPR dari FPG, Hepi Bone Zulkarnain. Menurutnya, pemerintah belum kreatif dan kurang cerdas dalam mengatasi defisit APBN. "Pemerintah kurang cerdas dalam membikin formula sehingga menimbulkan beban rayat."Menurut Hepi, seharusnya pemerintah bisa menggenjot pendapatan negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, diversifikasi dan audit lembaga-lembaga negara.Namun demikian, menurut Hepi, Partai Golkar menyetujui kenaikan BBM. Hepi berharap kenaikan BBM dibarengi dengan kontrol ketat pemberian kompensasi BBM agar dapat dinikmati oleh rakyat yang menjadi sasaran. Dukungan kenaikan harga BBM juga disampaikan oleh anggota DPR RI dari FPBR Ade Daud Nasution yang juga menjadi pembicara. Menurutnya, pemerinah harus berani dan tegas menaikan harga BBM karena subsidi BBM sudah membuat defisit APBN.Berbeda dengan Hepi dan Ade, Anggata DPR dari FPKS Andi Rahmat menilai rencana pemerintah menaika BBM menjelang puasa tidak tepat karena akan meningkatkan inflasi. Menurut Andi,sikapnya juga juga merupakan sikap mayoritas Fraksi PKS"Tidak dinaikkan saja harga BBM, setiap menjelang puasa dan lebaran selalu ada inflasi apalagi dinaikkan. Kalau sudah inflasi akan membuat beban rakyat semakin berat," papar Andi Selain itu, menurut Andi, kenaikan BBM juga akan menimbulkan resiko politk yaitu pemerintah tidak akan lagi populer dan resiko ekonomi yaitu barang-barang akan naik. "Karena itu pemerintah harus menyiapkan antisipasi resiko politi dan resiko ekonomi ini." (gtp/)