"Yang namanya pembangunan itu kan, mana kala sudah selesai dia kan lakukan uji. Itu namanya uji layak fungsi jalan. Baru perencanaan saja sudah dilakukan evaluasi, menjelang dioperasionalkan juga dilakukan evaluasi, dilakukan pengkajian," sebut Refdi kepada detikcom, Minggu (17/2/2019).
Dian Fatwa sebelumnya menyamakan jalan tol yang dibangun semasa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pembunuh bayaran karena, menurutnya, sering menyebabkan kecelakaan. Namun Refdi menyebut faktor penyebab kecelakaan tidak hanya pada infrastruktur.
Jalan tol 'pembunuh bayaran' itu, disebut Dian, lantaran bentuknya sebagai rigid pavement atau jalanan yang kaku dan--menurutnya--tidak memenuhi standar sebagai jalan tol karena tidak ditambah aspal. Dia mencontohkan jalur tol itu seperti di Trans Jawa. Namun anggapan itu ditepis Refdi.
"Cukup bagus saya kira. Sarana-prasarana memadai, kemudian lajurnya juga cukup bagus, kemarin kita juga lakukan survei sebelum Natal, sebelum tahun baru kita lakukan survei," ucap Refdi.
Tudingan jalan tol 'pembunuh bayaran' itu awalnya disampaikan Dian dalam suatu acara diskusi pada Sabtu, 16 Februari 2019. Dia menyindir pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Jokowi yang mengabaikan keselamatan manusia karena, menurutnya, bangunan jalan tol itu tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan kecelakaan.
"(Sebanyak) 90 persen (penyebab kecelakaan di tol) karena apa? Karena bannya meletus, karena aspalnya banyak diampelas, karena pembangunan aspalnya tidak sampai 5 sentimeter," ucap Dian.
"Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati," imbuh Dian.
(dhn/tor)
