Parpol Jangan Lindungi Anggotanya

Jakarta - Ada wanti-wanti untuk parpol agar tidak melindungi anggotanya di DPR yang terlibat dugaan praktek percaloan dana bencana."Parpol jangan melindungi, itu nggak etis, nggak elok. Justru harus mendorong agar masalah ini menjadi terbuka apa adanya," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2005).Dia meminta parpol menginstruksikan kepada anggotanya di DPR untuk proaktif terhadap penyelesaian dugaan praktek percaloan, agar masalah ini tidak menjadi fitnah dan salah paham.Wakil Ketua DPD Laode Ida meminta Badan Kehormatan (BK) agar segera menyelesaikan dugaan praktek percaloan di DPR.Dia mengaku dirinya pernah dikeluhi oleh pejabat daerah yang menginformasikan ada beberapa anggota DPR yang meminta uang muka untuk pencairan dana. Namun dia tidak merinci siapa yang dimaksud."Pejabat itu datang sendiri ke saya. Katanya anggota dewan itu minta fee 10 persen. Anggota dewan itu minta dipenuhi sebagai komitmen awal. Jadi praktek itu ada," ungkap Laode Ida.Anggota DPR dari FPKS Suryama merasa sangat malu dengan adanya dugaan praktek percaloan di DPR. Agar tidak terulang, dia usul ada perubahan tatib mengenai persidangan di DPR."Sidang di DPR dilakukan secara terbuka, terutama persidangan yang menyangkut pengambilan keputusan dan penetapan APBN," usulnya.Suryama juga minta agar pembahasan dan penetapan APBN tidak dilakukan di luar lingkungan DPR.Usulan tersebut dituangkan dalam memo yang disampaikan kepada pimpinan DPR pukul 15.00 WIB yang diterima Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Memo itu ditembuskan ke seluruh fraksi dan anggota DPR."Pak Soetardjo berjanji akan menjadikannya bahan pembahasan dalam rapat pimpinan. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh FPKS," kata Suryama. (sss/)