DetikNews
Sabtu 16 Februari 2019, 18:01 WIB

Anies Bakal Kucurkan APBD Lewat Ormas, Bagaimana Teknisnya?

Ferdinan - detikNews
Anies Bakal Kucurkan APBD Lewat Ormas, Bagaimana Teknisnya? Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Teknis pelaksanaannya akan disiapkan lewat Pergub.

"Pergubnya akan dibuat. Tapi minimal bisa kita gambarkan bahwa Pak gubernur akan memberikan dorongan bagi ormas-ormas supaya bisa bergerak dan bisa menetes operasional kegiatan APBD di tingkat bawah," ujar pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri saat dimintai konfirmasi, Sabtu (16/2/2019).

Menurut Taufan, Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.


"Masyarakat kan yang tahu dirinya sendiri. Misalnya, mereka ingin latihan bikin kepemimpinan, misal di karang taruna. Mereka bikin proposal tentang bagaimana kepemimpinan itu menurut versi mereka. Maka mereka bikin proposal Mas, proposal diajukan kepada Kesbang, misalnya. Kesbang akan melihat proposal ini efektif apa nggak, efisien apa nggak," papar Taufan.

Pemprov, menurut Taufan, akan memberikan pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.


"Investasi yang dimaksud bukan saja investasi dalam bentuk fisik, tapi investasi memberi knowledge, memberi pengetahuan kepada masyarakat. Kan jasa juga memberikan orang menjadi cerdas adalah investasi jangka panjang, kita sebut jasa juga, tapi dalam bentuk nonfisik, nonfisik," tegas Taufan.

Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menjelaskan terdapat empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

"Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4, bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator," ujar Anies, Jumat (1/2).

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, ditegaskannya, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK).


Simak Juga 'Dana Swakelola Warga, Anies: Pemprov Ikuti Perpres':

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed