"Kalau kita lihat masyarakat juga kan nggak bisa makan infrastruktur, makannya nasi dan sembako, dan kebutuhan yang semakin mahal sementara daya beli turun," ujar Waketum Gerindra yang juga anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).
Bagi BPN Prabowo-Sandiaga, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan jalan tol. BPN pernah menyinggung Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Di situ tertuang berbagai subbidang infrastruktur yang meliputi transportasi, jalan, pengelolaan air minum dan air bersih, bidang persampahan, energi, serta telekomunikasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentang transportasi, ada tentang bandara, ada tentang pelabuhan, dan lain-lain. Jadi infrastruktur tidak hanya jalan tol. Sementara ang selalu dibanggakan adalah jalan tol," ujar juru bicara BPN Suhendra Ratu Prawiranegara.
"Pertanyaan saya, kita krisis air bersih, bagaimana infrastruktur terhadap air bersih? Hampir 50 persen PDAM kita merugi. Artinya kan apa, pemerintah tidak mampu untuk me-recovery," imbuhnya.
Cawapres Sandiaga Uno juga menyoroti infrastruktur. Sandiaga berbicara infrastruktur sambil menanggapi kejadian warga menandu jenazah puluhan kilometer untuk dimakamkan di Rampi, Luwu Utara, Sulsel.
"Kami sangat prihatin infrastruktur dasar belum, belum sepenuhnya," kata Sandiaga, Rabu (13/2).
Sebagai pembeda, Sandiaga mengusung fokus pembangunan infrastruktur pedesaan. Partisipasi masyarakat disebut Sandiaga akan ditingkatkan.
"Pada Prabowo-Sandi, masyarakat akan ambil porsi lebih yang dirasa langsung masyarakat, seperti jalan-jalan di desa, pertanian yang berkaitan dengan pengairan, yang bisa dikerjasamakan dengan swasta. Kita dorong sehingga pendanaannya dan sumber ekonomi bisa tersentuh dan dirasa masyarakat," papar Sandiaga.
Soal kritik terhadap program infrastruktur, capres petahana Jokowi pernah menegaskan pembangunan yang merata di era pemerintahannya.
"Sebetulnya kalau saya orang politik, kalau saya orang politik, bangun itu di Jawa saja. Karena 149 juta penduduk kita ini ada di Jawa. Return politiknya cepat, ekonomi juga cepat. Tapi kita membangun negara," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Depok, Selasa (12/2).
Menurut Jokowi, kebijakan pemerintah memang diarahkan berfokus pada pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar Indonesia punya fondasi kuat untuk bersaing dengan negara lain. (fdn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini