Sabtu 16 Februari 2019, 08:41 WIB
PKS akan Minta Penjelasan Anies soal Rencana Kucurkan APBD Lewat Ormas
Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -
Fraksi PKS DPRD DKI belum bisa berkomentar lebih lanjut mengenai rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.
"Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem," kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat (15/2/2019) malam.
Suhaimi mengatakan Anies belum berkomunikasi secara langsung dengan fraksi di DPRD mengenai rencana tersebut. Sepengetahuan Suhaimi, rencana pengucuran anggaran itu baru sebatas dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD.
"Kalau DPRD mungkin ke pimpinan, setahu saya sih belum (ke fraksi)," ujar dia.
Sebelumnya, Anies memastikan kebijakan memberikan langsung anggaran kepada warga sesuai dengan aturan. Anies mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Yang ramai dibicarakan, tuh, itu Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018," kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).
Menurut Anies, pemberian dana langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.
Saksikan juga video 'Dana Swakelola Warga, Anies: Pemprov Ikuti Perpres':
(knv/knv)
"Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem," kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat (15/2/2019) malam.
"Kalau DPRD mungkin ke pimpinan, setahu saya sih belum (ke fraksi)," ujar dia.
Sebelumnya, Anies memastikan kebijakan memberikan langsung anggaran kepada warga sesuai dengan aturan. Anies mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Yang ramai dibicarakan, tuh, itu Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018," kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).
Menurut Anies, pemberian dana langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.
Saksikan juga video 'Dana Swakelola Warga, Anies: Pemprov Ikuti Perpres':
(knv/knv)
