Curhat Caleg Perempuan Menuju Kursi Anggota Dewan

Jakarta - Posisi tawar calon legislatif (caleg) perempuan dalam pemilihan umum dinilai masih timpang ketimbang laki-laki. Caleg perempuan kerap kali mendapatkan posisi nomor urut yang tidak strategis dan sejumlah masalah lainnya.

Caleg Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyoroti mulai dari minimnya kegiatan pelatihan bakal calon legislatif perempuan hingga penentuan nomor urut bagi caleg perempuan yang masih dipersoalkan.

Anggaran yang dimaksud Rahayu adalah APBN melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang disalurkan untuk pelatihan bakal calon legislatif. Menurutnya anggaran yang didapat KPPA saat ini sangat minim.

Baca juga: Sara Djojohadikusumo: Politik Perempuan, Anak, dan Keluarga

"Jadi anggarannya, kalau kita bilang tentang pelatihan itu sangat kecil. Hanya berapa ratus orang per tahun. Sedangkan yang maju caleg aja ada berapa, 575 orang caleg perempuan setiap tahunnya," ujar Rahayu dalam diskusi bertema "Jalan Terjal Caleg Perempuan Menuju Kursi Legislatif pada Pemilu 2019", di Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Rahayu pun menyarankan agar pelatihan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan partai. Lantaran para caleg itu dilahirkan dari partai politik untuk bisa menyalonkan diri.

"Salah satunya, kalau memang sangat terbatas, ayo kerja sama dengan partai. Kenapa? Karena yang melakukan rekrutmen siapa kalau mau jadi caleg?" katanya.

Ia juga mempersoalkan nomor urut yang ditetapkan untuk caleg perempuan. Menurutnya, perempuan tidak dijadikan prioritas dalam nomor urut di daerah pilihan (dapil).

Baca juga: Jokowi 'Serang' Prabowo soal Konsistensi Prioritaskan Perempuan

Bagi Rahayu, sedikit partai yang menyetujui hal itu. Sehingga sulit untuk caleg perempuan mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Terlebih lagi pemilu tahun ini diadakan serentak dengan banyaknya kertas suara yang harus di coblos masyarakat.

"Hanya 4 partai untuk 30% dapil nomor urut satunya perempuan. Hanya 4 sehingga akhirnya tidak lolos. Karena ya kami mengerti banyak petahana yang itu laki-laki. Kalau tidak diberikan nomor urut satu, biasanya ngambek. Jadi sangat sulit untuk kami promosikan hal itu," katanya.

Sementara caleg Partai Golkar Ratu Dian menjelaskan hal yang senada. Ketimpangan caleg perempuan terhadap laki-laki tidak hanya terlihat saat menjadi bacaleg.

Ratu mengatakan, ketika berhasil masuk ke parlemen pun anggota legislatif perempuan masih mengalami posisi tawar yang tidak setara. Seperti contoh, menurutnya pendapat atau kebijakan yang diusulkan perempuan sering tak dianggap oleh para anggota legislatif laki-laki.

"Dari tahun 2014 ke 2019 bukan naik malah turun (anggota legislatif perempuan) bahkan produk legislasi yang dihasilkan oleh teman-teman perempuan kurang mendapat perhatian dari laki-laki," jelasnya. (eva/rvk)