Persoalan pamflet atau poster ajakan yang dianggap politisasi itu mulanya dikemukakan Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail, saat mengklarifikasi isu penolakan Prabowo salat Jumat di Masjid Agung Semarang. KH Hanief menegaskan pihaknya tak melarang, hanya keberatan.
KH Hanief keberatan pemasangan pamflet atau spanduk terkait kegiatan Salat Jumat bersama Prabowo. Dia khawatir pamflet dan spanduk itu membuat pandangan publik seolah Masjid Agung Semarang digunakan untuk kegiatan politik.
"Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi," ujar KH Hanief, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (14/2/2019).
KH Hanief mengaku tak mengetahui siapa yang memasang dan mencetak pamflet-pamflet tersebut. Namun, dia mengungkapkan, saat tim Prabowo memberitahukan soal kedatangan Prabowo untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang, tak ada informasi terkait pemasangan pamflet dan spanduk.
"Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali," kata Hanief.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno sendiri mengaku tak mengetahui siapa yang memasang pamflet tersebut. Sebab, pihaknya tak pernah membuat pamflet ajakan maupun spanduk terkait rencana Prabowo untuk Salat Jumat di Semarang.
BPN menegaskan tak mungkin pihaknya mempolitisasi ibadah maupun masjid. Kedatangan Prabowo murni untuk menunaikan salat Jumat tanpa ada niatan untuk berkampanye.
"Tidak ada pihak kami yang membuat pamflet. Kami nggak pernah membuat pamflet. Baik DPD Gerindra maupun BP Provinsi Jateng. Jadi pamflet ajakan dan segala macam itu bukan dari kami," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (14/2/2019).
Lantas, siapa pihak yang mencetak pamflet ajakan salat Jumatan bersama Prabowo itu?
