Hatta Ganti 13 Pejabat Eselon II

Jakarta - Kecelakaan yang kerap kali menimpa angkutan massal, kereta api dan pesawat, membuat Menhub Hatta Rajasa memutuskan merombak jajaran eselon II-nya. Perombakan pejabat paling mencolok terjadi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.Dari 13 pejabat baru yang dilantik Jumat (16/9/2005) ini, tujuh orang di antaranya dari Ditjen Perhubungan Udara, empat orang dari Ditjen Perkeretapian, dan dua orang dari unit kerja Badan Diklat Perhubungan.Hatta mengakui, perombakan besar-besaran di lingkungan Dephub ini ada kaitannya dengan kecelakaan pesawat maupun kereta api yang terjadi belakangan ini. Faktor keselamatan penumpang kini menjadi prioritasnya."Ini memang berkaitan, saya tidak mau berkompromi dengan masalah keselamatan penumpang," tegas Hatta usai melantik 13 pejabat baru tersebut di Ruang Matraman, Gedung Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.Tujuh pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang baru dilantik adalah Sri Hardini yang diangkat sebagai Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara, Santoso Eddy sebagai Direktur Angkutan Udara, Ichwan Nur Idrus sebagai Direktur Keselamatan Penerbangan, Capt. Christian Bisara T sebagai Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara menggantikan Iing Iskandar.Selain itu, Arfiyanti Samad sebagai Direktur Teknik Bandar Udara, Yaddi Aryadi Abidin sebagai Direktur Faslektrik Penerbangan, dan Yuli Sudoso Hastomo sebagai Kepala Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I Polonia Medan.Sedangkan empat pejabat baru di lingkungan Ditjen Perkeretaapian adalah Nugroho Indrio yang ditunjuk sebagai Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Sugiadi Waluyo sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan, Hermanto Dwiatmoko sebagai Direktur Teknis Prasarana, dan Asril Syafei sebagai Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana. Dua pejabat baru di lingkungan Badan Diklat Perhubungan adalah Ridwan Setiawan sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, dan Iing Iskandar sebagai Kepala Pusat Diklat Perhubungan Udara Badan Diklat Perhubungan. (umi/)