Bawaslu Banten: Pengiriman Surat Suara Tanpa Pengawalan, Ada Stiker Rusak

Serang - Bawaslu Banten menyayangkan pengiriman surat suara untuk KPU Kota Serang yang tanpa pengawalan kepolisian. Bahkan, dari hasil pemantauan, ada stiker pengaman yang rusak.

Komisioner Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengatakan distribusi surat suara untuk tingkat DPRD kota, DPRD provinsi, bahkan DPR RI tidak dikawal oleh kepolisian dari percetakan. Ada stiker pengaman di bagian kendaraan yang rusak.

"Tidak dilakukan pengawalan oleh kepolisian. Kedua, hasil evaluasi pada pengiriman pertama bahwa ada stiker rusak," ujar Nuryati dalam rilis yang disampaikan di Bawaslu Banten, Kota Serang, Rabu (13/2/2019).

Bahkan, menurutnya, pada pengiriman surat suara untuk tingkat DPRD provinsi hari ini, pengiriman surat suara tanpa didampingi oleh pihak penyedia atau percetakan.

"Ini riskan. Evaluasi kami, saat pengiriman pertama bukan lebih membaik. Ini dari awal kami beri rekomendasi dan imbauan untuk aman dan dikawal polisi, tetapi nyatanya tidak membaik," ungkapnya.

Idealnya, pengawalan pengiriman surat suara ini dilakukan sejak dari percetakan sampai gudang masing-masing KPU. Tapi khusus untuk pengiriman surat suara untuk KPU Kota Serang, pengawalan hanya dilakukan mulai keluar Tol Serang Timur sampai gudang.

"Itu bukan pengawalan, tapi penjemputan," tegasnya.

Pengiriman tanpa pengawalan kepolisian ini, katanya, tidak hanya terjadi di Banten. Beberapa provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Bawaslu Banten sudah melakukan komunikasi dengan Bawaslu RI mengenai temuan ini.

"Kami langsung koordinasi, mudah-mudahan, harapannya, Bawaslu RI berkomunikasi dengan KPU dan perbaikan SOP dalam rangka distribusi surat suara," ujarnya.

Pencetakan surat suara untuk Banten, katanya, dilakukan Aksara Grafika. Untuk distribusi pembuatan surat suara KPU Tangerang Raya dan Kota Serang dikirim dari Sidoarjo. Untuk KPU Pandeglang dan Lebak dikirim dari Cakung, Jakarta Timur. (bri/idh)