"Kebetulan kita bicaranya 4 tahun pemerintahan. Empat tahun pemerintahan itu kemarin diakhiri pada Oktober 2018. Penyampaian informasi kan terus-menerus. Bahwasanya ini dekat dengan pelaksanaan pemilu, ya, itu memang sudah jadwal yang ada. Tapi bukan berarti, oh ada pemilu, terus kita takut menyampaikan, ya jangan. Wong itu tugas kita, kok," kata Kepala Staf Presiden, Moeldoko, di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Menurut Moeldoko, diskusi ini sebagai promosi untuk menyampaikan kepada publik apa saja pencapaian pemerintah. Moeldoko mengatakan penyampaian capaian pemerintah kepada masyarakat memang sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko mengatakan lewat forum-forum diskusi ini, kementerian/lembaga menyampaikan capaian-capaian pemerintah. Moeldoko mengaku tidak ingin rakyat nantinya mempertanyakan kinerja pemerintah.
"Melalui berbagai forum-forum inilah kita melalui berbagai kementerian/lembaga menyebar ke mana-mana. Ini sudah perintah Presiden untuk segera menyampaikan kepada publik bahwa kami telah melakukan ini, ini, ini. Jangan nanti dibilang oleh masyarakat, 'mana nih pemerintah nggak ada kerjanya'," imbuhnya.
Soal apakah data-data dari KLHK dan KKP akan digunakan Jokowi sebagai amunisi dalam debat, Moeldoko tak menjawab secara gamblang. Moeldoko menuturkan bisa diserahkan kepada Jokowi dan bisa juga tidak.
"Bisa juga, bisa ndak. Bisa juga karena itu memang data-data yang memang dilakukan beliau (Jokowi). Bisa nggak karena ada pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan apa yang menurut beliau ada hal kunci yang bisa disampaikan pada debat nanti kan. Tidak semuanya terpublik dalam konteks debat ya. Tapi dalam konteks kalau capaian, ya, kami sampaikan," pungkasnya.
Rencananya debat kedua akan digelar pada 17 Februari 2019. Debat akan mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. (azr/idh)











































