Pengacara: Pimpinan KPK Jangan Rusak Pencitraan Gubernur Papua

Jakarta - Pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, meminta KPK terbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang sedang ditangani. Pengacara meminta KPK diminta tidak merusak citra gubernur Papua, Lukas Enembe.

"KPK harus jujur sebagai penegak hukum KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua," ujar Roy Rening kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Menurut Roy, pada Jumat (1/2) KPK memanggil Gubernur Papua untuk berkoordinasi terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkup Pemprov.

"Kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT terhadap gubernur Papua," imbuhnya.

Baca juga: Polisi Sudah Periksa 10 Saksi Terkait Penganiayaan Pegawai KPK

Karenanya pengacara heran dengan adanya 2 penyelidik KPK dalam rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) malam.

"Dugaan tindak pidana apa yang dia sedang selidiki. inilah persoalan bangsa kita hari ini. Kita berharap bahwa penegakan hukum harus secara beradab tidak biadab. Jangan merusak pencitraan gubernur Papua, ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK," papar Roy.

"Pimpinan KPK harus bertanggung jawab bukan dua oknum ini. Kami sudah tahu siapa yang memerintahkan mereka datang ke gedung Borobudur. Ini ada pimpinan KPK yang memerintahkan," kata Roy.

KPK sebelumnya menegaskan sedang mengusut dengan teliti alias menyelisik dugaan korupsi di Papua. Pemantauan ini juga yang membuat penyelidik KPK dianiaya di Hotel Borobudur, Jakarta.

Baca juga: KPK Selisik Dugaan Korupsi Proyek dan Anggaran di Papua

"KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/2).

Febri mengatakan KPK belum dapat menyampaikan secara gamblang kasus yang sedang diselidiki. Bila masuk ke tahap penyidikan, KPK akan mengumumkan ke publik.

Baca juga: KPK Bela Penyelidik yang Dilaporkan Balik Pemprov Papua

KPK menegaskan dua penyelidik yang memantau rapat Pemprov Papua memang ditugaskan secara resmi.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," ujar Febri.


Simak Juga 'Sespri Gubernur Papua Minta Pemeriksaan Ditunda':

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/dhn)