Presiden Siap Ladeni Interpelasi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak gentar menghadapi ancaman anggota DPR yang meminta penggunaan hak interpelasi terkait sidang kabinet via videoconference. Presiden akan menunggu hak itu benar-benar jadi diajukan atau tidak."Andaikata menjadi interpelasi DPR maka pemerintah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di rapat paripurna DPR," kata Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers usai sidang kabinet via videoconference di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (15/9/2005). Yusril menambahkan, pemerintah mengghormati sikap sejumlah anggota DPR yang menggalang upaya untuk menyusun interpelasi terhadap penyelenggaraan sidang kabinet via videoconference.Hingga Rabu (14/9/2005) kemarin tercatat telah 12 anggota DPR yang menandatangani proposal pengajuan hak interpelasi. Mereka antara lain Ali Mochtar sebagai inisiator, anggota Komisi I dari Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, anggota DPR dari PBR Ade Daud Nasution, dan Nizard Dahlan serta Djamaludin Karim dari PBB. Interpelasi atas videoconference dilandasi tiga alasan. Pertama, anggota DPR menilai tindakan SBY menggelar rapat kabinet di luar negeri via videoconference membahayakan rahasia negara.Kedua, tindakan itu merupakan pemborosan yang bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghematan energi. Ketiga, videoconference memberikan kesan buruk mengenai hubungan presiden dengan wapres. Videoconference itu menimbulkan kesan hubungan Presiden dengan wapres sedang buruk sehingga tak mau melimpahkan kewenangan kepada wapres memimpin sidang kabinet. (iy/)