.webp)
"Orang gemblung dia itu. Tidak mengerti sejarah," ujar Nusron, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).
Nusron mengatakan konteks nasakom pada masa Orde Lama tak bisa dikaitkan dengan zaman sekarang. Sebab, konteks saat itu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Dia pun menilai informasi yang disampaikan caleg Gerindra itu menyesatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paham komunis dan PKI, kata Nusron, saat ini dilarang pemerintah. Dia pun mempertanyakan komunis yang dimaksud oleh musisi yang saat ini tengah mendekam di penjara itu.
"Terus yang dimaksudkan dengan komunis itu siapa? PDIP? Jangan simplifikasi. PDIP, PKB, PPP, Gerindra koalisi di berbagai pilkada, termasuk di Pilgub Jateng dan Jatim, kenapa tidak dikaitkan dengan nasakom? Berarti Gerindra mendukung nasakom di Jatim, dong?" kata Nusron.
Nusron menuturkan saat ini zaman dan generasi sudah berubah. Masyarakat tak lagi melihat pilar aliran untuk berpolitik, melainkan kemaslahatan umat. Saat ini, banyak anak tokoh partai atau ormas Orde Lama yang tergabung dalam partai-partai lain. Dari partai Islam ke partai nasionalis, begitupun sebaliknya.
"Banyak anak-anak tokoh tentara, Masyumi, yang ikut PDIP, PKB, dan PPP. Sebaliknya, banyak juga anak muda NU dan anak tokoh PNI yang ikut Gerindra juga banyak. Kalau koalisi pendukung Jokowi dikaitkan dengan nasakom, berarti bisa dong koalisi pendukung Prabowo juga dikaitkan dengan koalisi 'PSI-Masyumi', yang dulu bahu-membahu melawan Sukarno dan berujung pemberontakan PRRI/Permesta. Padahal banyak juga anak-anak tokoh Masyumi, bahkan Yusril Ihza selaku Ketum PBB, pelanjut perjuangan Masyumi mendukung Jokowi," ujarnya.
"Pak Soemitro, bapaknya Pak Prabowo, itu tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) lo. Terus PAN dan PKS Masyumi gitu? Sudah tidak bisa dikaitkan. Sudah berubah dan bubar. Kontestasi pilpres ini sudah mengarah pada figur, program, dan pemberian harapan masyarakat, jangan ditarik mundur sejalan dengan laju sejarah," sambung Nusron.
Sebelumnya diberitakan, dalam video yang viral, Ahmad Dhani, menyebut nasakom (nasionalis, agama, komunis) yang, menurutnya, didukung PKI dan Nahdlatul Ulama (NU). Dhani juga menyinggung tentang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah.
"Dulu pendukung nasakom, banyak anak-anak NU, meskipun yang sudah di PBNU, teman-teman saya nggak paham itu bahwa dulu yang dukung nasakom bersama PKI dalam komunisnya PKI itu NU. Nah, sekarang ini mereka sudah bergabung PDIP, NU dengan komunisnya, nih. Jadi HTI itu tidak ada apa-apanya dengan nasakom. HTI tidak mengubah ideologi Pancasila," kata Dhani.
Menurut pengacara Dhani, Hendarsam Marantoko, apa yang dibahas Dhani dalam video tersebut bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Hendarsam menyebut Dhani hanya bercerita sejarah tentang nasakom.
NU pun sudah memberikan penjelasan. Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan bahwa NU bukanlah pendukung PKI.
"Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung nasakom (nasionalis, agama, komunisme) baru kalau Jokowi menang pilpres. Ilusif dan ahistoris. Narasi keliru yang disampaikan tersebut didasarkan karena NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung nasakom," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU itu lewat keterangan tertulis, Jumat (8/2/2019).
Simak Juga 'Gaya Hitam-hitam Ahmad Dhani Jalani Sidang Perdana Kasus Idiot':
(mae/elz)
