Pimpin Apel Gaktib POM TNI, Panglima Tekankan Profesionalitas Prajurit

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin upacara gelar operasi penegakan dan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) tahun 2019. Hadi mengatakan prajurit TNI yang profesional adalah yang patuh pada hukum.

Upacara dilakukan di Taxy Way Echo Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/2/2019). Upacara awali dengan pemeriksaan pasukan oleh Marsekal Hadi.

Baca juga: Marsekal Hadi Beri Miniatur GWK ke Panglima Angkatan Bersenjata India

Upacara dilanjut dengan penyematan tanda operasi Gaktib dan Yustisi 2019. Hadi pun secara simbolis membuka pelaksanaan operasi Gaktib dan Yustisi 2019.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Dalam sambutannya, Hadi mengatakan operasi Gaktib dan Yustisi merupakan upaya dalam meningkatkan profesionalitas TNI. Menurutnya prajurit yang profesional adalah prajurit yang patuh pada hukum.

"Prajurit yang profesional adalah yang memahami hukum dan mematuhinya. Tidak hanya di masa perang tetapi juga di masa damai," kata Hadi.

Baca juga: Tutup Rapim TNI, Panglima Prioritaskan KKSB Papua hingga Pemilu 2019

Ia berharap operasi Gaktib dan Yustisi ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Hal itu agar sejalan dengan komitmen POM TNI dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan hukum.

"Dengan operasi Gaktib dan Yustisi tahun 2019, POM TNI berkomitmen meningkatkan kedisplinan dan ketaatan hukum dan loyalitas TNI guna mewujudkan bersama rakyat TNI kuat," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI Ajak Kiai dan Santri di Cirebon Perangi Hoaks

Ia juga mengingatkan kompleksitas ancaman terhadap TNI yang semakin meningkat dengan seiring berkembanganmya teknologi. Ia pun meminta prajurit POM TNI mampu mengikuti perkembangan zaman untuk menangkal kejahatan di dunia siber.

"Dalam antispasi meningkatnya kejahatan baru di media sosial, siber dan ITE. POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan yang dimaksud, guna membentengi dan menangani pengaruh negatif media sosial dan menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu atau hoax," ungkap Hadi.

Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Menurut Hadi, penegak hukum adalah ujung tombak kepatuhan hukum itu sendiri. Karena itu, prajurit POM TNI harus memiliki kepatuhan yang tinggi.

"Setiap petugas harus menguasai aturan hukum dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI," tambahnya.

Tak hanya itu, Hadi meminta prajurit TNI untuk menjaga netralitas dan kelancaran penyelengaraan Pemilu 2019. Ia juga berharap dengan operasi Gaktib dan Yustisi mampu membangun kesadaran dan netralitas TNI.

"Untuk itu operasi ini harus membangun kesadaran dan ketaatan atas komitmen netralitas," tuturnya.

(ibh/knv)