Kamis 07 Februari 2019, 09:14 WIB
Panama-Paradise Papers Diungkit TKN, BPN: Prabowo-Sandi Tak Langgar Hukum
Andre Rosiade (Foto: Tsarina/detikcom)
Jakarta -
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno santai menanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin yang mengungkit soal Panama dan Paradise Papers. Menurut BPN, Prabowo-Sandiaga, yang namanya disebut-sebut masuk dalam dokumen itu tak melanggar hukum.
"Kami santai saja menanggapi itu, Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak melakukan pelanggaran hukum, kami santai saja. Mejelang pemilu, black campaign mulai, yang jelas Pak Sandi dan Pak Prabowo tidak melakukan pelanggaran hukum," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (7/2/2019).
Andre, yang juga Caleg Partai Gerindra ini menyatakan Prabowo-Sandiaga yang disebut-sebut masuk dalam Panama dan Paradise Papers itu terkait dengan kegiatan bisnis keduanya. Dia menegaskan capres-cawapres yang diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat itu tak melanggar hukum.
"Itukan untuk mengunakan bisnis, yang pasti Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak melanggar hukum," ucapnya.
Jubir TKN Ace Hasan Syadzily awalnya bicara soal narasi anggaran bocor yang dianggapnya sudah berulang kali disampaikan Prabowo. Dia lalu menyinggung soal orang-orang yang menyimpan dana di negara tax haven.
Ace lantas mengungkit soal Panama papers dan Paradise papers. Dia menyebut dalam dua dokumen itu nama Prabowo dan Sandiaga disebut.
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," ujar Ace, Kamis (7/2).
Dia lalu menghubungkan penyebutan nama Prabowo-Sandiaga itu dengan pilpres 2019. Ace mempertanyakan legitimasi moral keduanya seraya membandingkan dengan sikap PM Islandia David Gunnlaugsson, yang disebutnya mundur karena disebut dalam Panama Papers.
"Tindakan memanfaatkan tax havens jelas tidak dapat dibenarkan secara etis dan menjadi sebuah cacat bagi siapapun untuk mengikuti kontestasi politik, karena salah satu tanggung jawab sebagai presiden adalah menjadi role model dan penglima penegakan hukum yang harus dapat dicontoh kualitas moralnya. Terlebih Indonesia yang semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan. Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" ucap Ace.
Simak Juga 'Panama Papers yang Bikin Heboh':
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(ibh/haf)
"Kami santai saja menanggapi itu, Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak melakukan pelanggaran hukum, kami santai saja. Mejelang pemilu, black campaign mulai, yang jelas Pak Sandi dan Pak Prabowo tidak melakukan pelanggaran hukum," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (7/2/2019).
Andre, yang juga Caleg Partai Gerindra ini menyatakan Prabowo-Sandiaga yang disebut-sebut masuk dalam Panama dan Paradise Papers itu terkait dengan kegiatan bisnis keduanya. Dia menegaskan capres-cawapres yang diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat itu tak melanggar hukum.
Jubir TKN Ace Hasan Syadzily awalnya bicara soal narasi anggaran bocor yang dianggapnya sudah berulang kali disampaikan Prabowo. Dia lalu menyinggung soal orang-orang yang menyimpan dana di negara tax haven.
Ace lantas mengungkit soal Panama papers dan Paradise papers. Dia menyebut dalam dua dokumen itu nama Prabowo dan Sandiaga disebut.
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," ujar Ace, Kamis (7/2).
Dia lalu menghubungkan penyebutan nama Prabowo-Sandiaga itu dengan pilpres 2019. Ace mempertanyakan legitimasi moral keduanya seraya membandingkan dengan sikap PM Islandia David Gunnlaugsson, yang disebutnya mundur karena disebut dalam Panama Papers.
"Tindakan memanfaatkan tax havens jelas tidak dapat dibenarkan secara etis dan menjadi sebuah cacat bagi siapapun untuk mengikuti kontestasi politik, karena salah satu tanggung jawab sebagai presiden adalah menjadi role model dan penglima penegakan hukum yang harus dapat dicontoh kualitas moralnya. Terlebih Indonesia yang semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan. Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" ucap Ace.
Simak Juga 'Panama Papers yang Bikin Heboh':
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(ibh/haf)
