KPK: MLA RI-Swiss Penting untuk Lacak Bukti Kejahatan di Luar Negeri

Jakarta - KPK menyambut baik Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss. KPK menilai kerja sama itu bisa mempersempit ruang pelaku korupsi untuk menyembunyikan kejahatannya.

"Selain adanya Perjanjian MLA, kapasitas penegak hukum juga sangat penting, karena proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan adanya alat bukti atau hasil kejahatan yang berada di luar negeri," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

"Dengan semakin lengkapnya aturan internasional, maka hal tersebut akan membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit," imbuhnya.

KPK juga menyebut sejumlah kasus yang pernah ditangani atas bantuan kerja sama internasional seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) dan UNTOC (United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Sederatan kasus itu antara lain Innospec, Alstom, e-KTP, hingga pencarian Nazaruddin saat buron.
Perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan Perjanjian MLA yang ke-10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah Perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Sejalan dengan itu, Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, serta tidak melalukan kejahatan penggelapan pajak, atau kejahatan perpajakan lainnya.

Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini. (abw/dhn)