Ketua DPR: Teleconference Jangan Sering, Mahal Ongkosnya

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono menilai digelarnya video teleconference pertanda Presiden SBY memiliki sense of crisis terhadap kondisi dalam negeri. Tapi karena ongkosnya mahal, ya jangan sering-sering."Tetapi jangan terlalu sering karena mahal ongkosnya," ungkap Agung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2005). Seperti diketahui, ongkos komunikasi jarak jauh itu menelan ongkos hingga setengah miliar rupiah. Saat ini SBY telah memimpin rapat kabinet terbatas dari AS sebanyak 3 kali. Rencananya, saban hari SBY akan menggelar video teleconference.Politisi Golkar ini menilai video teleconference adalah cara terampuh bagi SBY memantau kondisi dalam negeri. "Beliau (Presiden SBY) punya tugas untuk hadir ke sana (AS) karena RI punya kewajiban menjaga net working international. Jadi untuk menjaga kedua-duanya (dalam dan luar negeri-red) ya barangkali titik tempuhnya ya teleconference," paparnya. Agung membantah teleconference dilakukan karena SBY tidak percaya terhadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. "Saya kira nggak ada. Saya tidak melihat percaya atau nggak percaya. Saya lihat ini bukti keseriusan Presiden dalam rangka ikut menangani masalah," kata wakil Jusuf Kalla di Partai Golkar ini.Agung juga berpesan agar tidak terjadi kebocoran dalam proses teleconference di luar negeri. "Kalau ada apa-apa itu tanggung jawab pemerintah. Hal itu nggak boleh terjadi kebocoran," tandas dia.Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita menyampaikan hal serupa. Menurutnya, video teleconference menunjukkan Presiden SBY memiliki concern dan tanggung jawab."Saya tidak melihat itu bentuk ketidakpercayaan presiden. Selain itu tidak ada larangan dalam UUD," kata senator mewakili Jawa Barat ini. (aan/)