Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal 'Propaganda Rusia'

Jakarta - Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan oleh Advokat Peduli Pemilu ke Bawaslu RI terkait pernyataannya mengenai 'propaganda Rusia'. Jokowi dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pemilu yang diduga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani juga dilaporkan.

Pelapor atas nama Mohamad Taufiqurrahman mengatakan peristiwa itu terjadi pada 2-3 Februari saat Jokowi berkampanye di daerah Surabaya, Jawa Timur. Jokowi saat itu mengeluarkan pernyataan terkait propaganda Rusia.

Baca juga: Jokowi: Ada Tim Sukses Siapkan Propaganda Rusia yang Semburkan Hoax!

"Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini," kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Sementara itu, Hasto dilaporkan terkait pernyataannya soal konsultan asing. Menurut Taufiqurrahman, pernyataan Hasto tidak berdasar.

"Kemudian ditambah lagi dengan tambahan statement yang disampaikan oleh Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa propaganda Rusia ini memang produk dari pasangan 02, di mana menggunakan konsultan asing. Nah, ini kan lebih menghasut dan sangat tidak ada dasar sama sekali," ujar Taufiqurrahman.

Baca juga: Hasto: Saya Jadi Saksi Prabowo Pakai Konsultan Asing Pada 2009

Ia mengatakan para terlapor diduga melakukan pelanggaran pemilu pada Pasal 280 huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 UU Pemilu. Taufiqurrahman berharap laporannya segera diproses Bawaslu.

"Harapan kami tentu proses ini harus diklarifikasi secara cepat, kami mengharapkan Bawaslu juga sangat independen dan tidak memandang siapa yang kami laporkan. Karena pada prinsipnya hukum itu harus equality before the law sehingga siapa pun yang melakukan pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran harus diperiksa. Even itu adalah Presiden RI," kata Taufiqurrahman.


Saksikan juga video 'Gegara 'Propaganda Rusia', Jokowi-Hasto Dilaporkan ke Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/zak)