Rabu 06 Februari 2019, 14:59 WIB
Kemendes: Desa yang Alami Gizi Buruk Berkurang 29%
Foto: Dok Kemendes
Jakarta -
Dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun 9.692 unit polindes dan 28.820 unit posyandu. Dari dana desa tersebut, 93 persen desa kini rutin menyelenggarakan kegiatan posyandu setiap bulannya.
"Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi dalam keterangannya, Rabu (6/2/2019).
Anwar mengungkap hal itu dalam Forum Merdeka Barat 9 di Palembang, Senin (4/2). Contoh lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa.
Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, tapi juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi pedesaan.
"Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir, dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi desa," jelasnya.
Anwar mengatakan dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 187 triliun, yakni Rp 20,67 triliun pada 2015, Rp 46,98 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018. Sedangkan pada 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp 70 triliun.
Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan adalah Rp 257 triliun.
"Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya.
Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa, seperti jalan, jembatan, polindes, posyandu, dan sarana air bersih.
"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," paparnya.
Selanjutnya dana desa tahun 2018, menurutnya, dilakukan inovasi baru, yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.
"Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja," pungkasnya.
Baca berita Kemendes lainnya di sini.
(ega/prf)
"Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi dalam keterangannya, Rabu (6/2/2019).
Anwar mengungkap hal itu dalam Forum Merdeka Barat 9 di Palembang, Senin (4/2). Contoh lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa.
Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, tapi juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi pedesaan.
"Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir, dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi desa," jelasnya.
Anwar mengatakan dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 187 triliun, yakni Rp 20,67 triliun pada 2015, Rp 46,98 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018. Sedangkan pada 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp 70 triliun.
Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan adalah Rp 257 triliun.
"Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya.
Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa, seperti jalan, jembatan, polindes, posyandu, dan sarana air bersih.
"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," paparnya.
Selanjutnya dana desa tahun 2018, menurutnya, dilakukan inovasi baru, yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.
"Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja," pungkasnya.
Baca berita Kemendes lainnya di sini.
(ega/prf)
