Jokowi Minta Kementerian ATR/BPN Perketat Zonasi Daerah Rawan Bencana

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR harus mengacu apakah wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi.

"Saya titip berkaitan layanan tata ruang. Ini juga penting. Saya minta ATR/BPN mendorong jajaran Pemda untuk menyiapkan RDTR, rencana detail tata ruang sehingga semua yang dibangun betul-betul mengacu RDTR ini, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi," kata Jokowi saat membuka Rakernas ATR/BPN 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Jokowi Janji Beri Tunjangan Kinerja untuk PNS BPN

Jokowi juga menyinggung banyaknya daerah di Indonesia yang rawan bencana. Ia berpesan, jangan sampai ada yang mendirikan bangunan di zona merah.

"Banyak daerah masuk dalam strategis nasional dan daerah rawan bencana. Tolong dilihat, jangan diulang-ulang lagi. Misalnya di NTB, Lombok pada 1978, di Palu dengan korban yang sama, tapi kita tidak berubah itu rawan tsunami tetap dibangun di pinggir pantai," ujar Jokowi.

Baca juga: Kok Bikin Sertifikat Tanah Bayar Rp 2,5 Juta? Ini Penjelasan BPN

Untuk itu, Jokowi meminta RDTR diperketat dan mengacu apakah ada zona rawan bencana di wilayah tersebut.

"Mestinya ketat RDTR. Kalau zona merah nggak boleh bangun, bangun di tempat zona hijau karena tata ruang sebagai payung hukum penting dan percepatan infrastruktur nasional," jelas Jokowi. (dkp/aan)