Agung: Kenaikan BBM Harus Didahului Kelancaran Kompensasi

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM awal Oktober. Oleh karena itu kelancaran pemberian kompensasi menjadi barometer yang harus dicapai terlebih dahulu."Kita berharap kebijakan tersebut harus mempertimbangkan biaya sosial dan biaya politik. Selain itu sebaiknya kenaikan itu juga didahului dengan kelancaran pemberian kompensasi, jadi masyarakat didahulukan kepentingannya," kata Ketua DPR RI Agung Laksono di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2005).Menurutnya, pimpinan DPR saat ini belum menerima surat resmi dari pemerintah mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut. "Jadi jika pimpinan sudah menerima surat, maka pimpinan akan meneruskan surat itu ke komisi yang bersangkutan," tegas politisi Golkar ini.Agung meminta pemerintah memegang komitmen dalam menyalurkan dana kompensasi BBM ke rakyat, baik dalam bentuk layanan pendidikan maupun kesehatan agar rakyat dapat memahami kesulitan pemerintah sehingga harus menaikkan harga BBM.Menurutnya, kenaikan BBM merupakan domain pemerintah. Namun karena kenaikan itu berdampak luas pada masyarakat, maka komisi yang membidangi masalah tersebut harus proaktif. (san/)