Teleconference Timbulkan Kesan SBY-Kalla Tak Harmonis

Jakarta - Ada apa denganmu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Begitulah reaksi sejumlah kalangan menyikapi rapat kabinet lewat teleconference yang dilakukan SBY. Ada yang menduga teleconference itu karena SBY-Kalla sedang tidak harmonis. Waduh!Kesan tidak harmonis itu setidaknya ditangkap anggota DPR dari FPPP Lukman Hakim. Teleconference itu menimbulkan kesan terjadi ketidakharmonisan antara presiden dan wapres. Pasalnya, sesuai konvensi rapat kabinet bisa dipimpin wapres jika presiden berhalangan. "Dulu zaman Gus Dur kalau beliau ke luar negeri juga didelegasikan ke Wapres. Zaman Mega juga demikian. Jadi ada kesan tidak harmonis," kata Lukman saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2005).Kesan tidak harmonis itu akan sangat berbahaya bagi citra pemerintahan. Terlebih, kata Lukman, dalam kondisi sekarang kesan itu akan memerosotkan kepercayaan pasar. SBY semestinya tidak perlu khawatir mendelegasikan wewenang kepada wapres jika berhalangan seperti ke luar negeri. Diingatkan, masyarakat dan DPR sudah mengetahui tugas dan wewenang masing-masing sehingga tidak akan membiarkan wapres melakukan tindakan di luar kewenangannya. "Apa Presiden takut ditelikung Wapres kalau mendelegasikan? Kalau Wapres menelikung ya kita gebuk ramai-ramai kan kita sudah tahu wewenangnya masing-masing,"ujar Lukman. PPP meminta SBY lebih proporsional bersikap ketika berada di luar negeri. SBY seharusnya bisa menimbang-nimbang untung rugi tindakan yang diambilnya. Menurut Sekretaris FPPP itu, keuntungan teleconference itu hanya untuk menjaga image SBY. "Itu hanya mengesankan Presiden jaga image. Meskipun berada di luar negeri tapi peduli dengan persoalan bangsa. Padahal tugas itu sebenarnya bisa ditangani wapres," jelasnya. Lukman mengingatkan bahaya dan kerugian akibat teleconference itu. Bahayanya, sidang kabinet lewat teknologi canggih itu rawan penyadapan. "Itu rawan. Rapat kabinet kan jantungnya negara. Kalau sudah disadap isi perut negara keluar semua."Teleconference yang menghabiskan dana Rp 426,6 Juta itu juga kontraproduktif dengan Instruksi Presiden mengenai penghematan. Dana untuk teleconference itu hanya sia-sia karena kasus yang dibahas tidak terlalu signifikan. (iy/)