KPU DKI Serahkan Pencoretan Mandala Shoji ke KPU

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 04 Feb 2019 14:45 WIB
Mandala Shoji/Foto: Ari Saputra
Jakarta - KPU DKI Jakarta menyebut pencoretan pencalonan caleg Mandala Shoji akan dilakukan KPU RI. Pencoretan terkait putusan bersalah Mandala Shoji dalam kasus pidana kampanye Pemilu.

"Kalau untuk Mandala Shoji sudah kami teruskan ke KPU RI, untuk ditindaklanjuti oleh KPU RI," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos saat dihubungi detikcom, Senin (4/2/2019).

Pencoretan langsung diserahkan ke KPU karena Mandala tercatat sebagai caleg untuk DPR. Tapi KPU DKI memang sudah mendapatkan putusan atas inkrahnya perkara Mandala Shoji.






"Mandala Shoji ini kan calon anggota DPR RI, bukan calon anggota DPRD DKI Jakarta. Kalau untuk Mandala Shoji ini kami sudah mendapatkan salinan putusan dari Bawaslu DKI Jakarta, salinan tersebut itu kami teruskan kepada KPU RI untuk ditindaklanjuti karena yang bersangkutan itu caleg DPR RI," tuturnya.

KPU DKI menurut Betty sudah melaksanakan klarifikasi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait tata cara, jika ada kejadian sebagaimana dimaksud karena dalam PKPU nomor 20 kemudian merujuk pada ketentuan UU 7 tahun 2017 kami sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KPU RI," kata Betty.

Mandala Shoji rencananya dieksekusi atas dasar vonis kasus pelanggaran pidana pemilu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, saat ini jaksa belum mengetahui keberadaan Mandala.

Rencana eksekusi berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat yang memvonis bersalah caleg DPR dari PAN Mandala Shoji dan caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN Lucky Andriyani karena bagi-bagi kupon umroh saat berkampanye. Mandala mengajukan banding atas kasus itu.

Di Pengadilan Tinggi, permohonan banding Mandala ditolak. PT DKI memutuskan menguatkan putusan PN Jakpus. Tak ada upaya hukum lain karena UU Pemilu Nomor 7/2017 mengatur putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat.


(dwia/fdn)