Dua Aksi Tolak BBM Naik Digelar Berurutan di Solo

Solo - Dua kelompok di Solo menggelar aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM awal bulan depan, Rabu (14/9/2005). Mereka berpendapat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Mereka menilai Presiden Yudhoyono dan kabinetnya telah berada dalam kendali asing.Aksi yang lebih dulu dimulai adalah yang menamakan diri Front Anti-Neoliberalisme, terdiri dari PMKRI, SBSI dan beberapa LSM di Solo. Mereka memulai aksi di Budaran Gladag sejak pukul 10.30 WIB. Setelah melakukan orasi secara bergantian, mereka lalu menuju ke Balaikota Solo di Jalan Sudirman yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari Gladag.Kelompok ini menuding Yudhoyono dan kabinetnya telah bersekongkol dengan agen-agen kapitalisme. Salah satu bukti yang dipaparkan mereka adalah MoU dengan IMF dan World Bank tentang pencabutan subsidi, privatisasi BUMN dan liberalisasi perdagangan.Pemerintah juga dinilai tidak becus mengelola sumber-sumber minyak di tanah air dan terjadinya berbagai penyimpangan dalam perusahaan pengelolanyasehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dampak lain yang segera dirasakan adalah ambruknya industri yang menyerap jutaan tenaga kerja dari kalangan bawah.Atas dasar pertimbangan tersebut puluhan peserta aksi itu menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM, menolak terjadinya PHK serta mendesak kepadaPemerintah untuk memperlancar distribusi minyak tanah bagi rakyat.Setelah kelompok ini bubar, dari arah Kampus II UNS di Jalan Urip Sumoharjo datang sekitar 150 pendemo yang menamakan diri Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat (Amuk Rakyat). Aksi ini diikuti beberapa serikat pekerja, elemen kampus berbagai universitas, organisasi mahasiswa, hingga perwakilan PKL.Dari Jalan Urip Sumoharjo mereka memasuki Jalan Sudirman menuju Bundaran Gladag. Tidak lama berada di tempat itu, mereka kembali berbalik ke Jalan Sudirman untuk menuju ke depan pintu gerbang Balaikota Solo untuk menggelar orasi dan membacakan pernyataan sikap.Mereka juga menilai bahwa pencabutan subsidi BBM adalah atas tekanan IMF dan Bank Dunia kepada pemerintah yang telah tidak memiliki daya untuk menolaknya. Pemerintah dinilai telah melakukan kemiskinan terhadap rakyatnya sendiri karena kemiskinan yang terjadi akibat dari kebijakan pemerintah.Tuntutan dari kelompok ini jauh lebih keras. Di antaranya seruan untuk menurunkan Yudhoyono dari jabatannya, nasionalisasi perusahaan minyak, adilikoruptor dan menyita semua kekayaannya, menindak tegas penyeludup dan penimbun minyak, menolak IMF dan Bank Dunia dan penolakan membayar hutang luar negeri. (nrl/)