detikNews
Sabtu 02 Februari 2019, 13:26 WIB

Jadi Pro-Kontra, RUU Hapus Kekerasan Seksual Belum Dibahas Per Pasal

Dwi Andayani - detikNews
Jadi Pro-Kontra, RUU Hapus Kekerasan Seksual Belum Dibahas Per Pasal Diskusi 'Pro-Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual' di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih menjadi perbincangan banyak pihak. Komisi VIII DPR RI mengatakan saat ini belum melakukan pembahasan secara mendalam terkait RUU tersebut.

"Saya anggota Panja (Panitia Kerja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kami agak sedikit bingung kalau saat ini dibilang bisa lolos, karena pembahasan belum dilakukan. Jadi ini harus clear dulu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam diskusi polemik 'Pro-Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual' di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).


Sara mengatakan saat ini Komisi VIII belum melakukan pembahasan per pasal, hanya baru menggelar rapat dengar pendapat umum (RPDU). Menurutnya, saat ini Komisi VIII masih membahas RUU lain.

"Sampai sekarang belum ada pembahasan pasal per pasal. Kita baru RDPU yang dimana kami masih kumpulkan masukan-masukan," ujar Sara.

"Kita melihat di Komisi VIII masih ada RUU yang masuk terlebih dahulu, karena ada RUU lain yang sudah masuk ke Prolegnas prioritas terlebih dulu. Seperti RUU Praktik Pekerjaan Sosial, yang tidak kalah pentingnya," sambungnya.


Dia mengatakan pembahasan RUU sampai diputuskan berlangsung lama, dan masih dapat direvisi. Sara juga menanggapi soal penolakan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari publik. Menurutnya, hal ini menjadi masukan bagi Komisi VIII saat dilakukan pembahasan.

"RUU ini berbeda dengan perppu. Kalau perppu diajukan pemerintah. Kalau RUU sampai ketok palu masih bisa ada masukan-masukan. Kalau ini sudah berakhir. Kalau ada gerakan penolakan fine-fine saja karena itu jadi masukan. Jadi jangan langsung dikira draf itu hasil akhir," tuturnya.


Diketahui draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sedang ramai dibahas lantaran ada petisi yang berisi penolakan karena menganggap rancangan undang-undang itu pro-zina. Tuduhan pro-zina ini berawal dari munculnya petisi penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Petisi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat oleh Maimon Herawati dengan judul 'TOLAK RUU Pro Zina'. Petisi ini ditujukan ke Komisi VIII DPR RI dan Komnas Perempuan.


Dalam petisi tersebut, Maimon menjelaskan alasan menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Poin yang disorotnya di antaranya soal pemaksaan hubungan seksual yang bisa dijerat hukum. Sementara itu, hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan diperbolehkan. Begitu juga soal aborsi yang bisa dijerat hukum hanya yang bersifat pemaksaan. Sedangkan jika sukarela diperbolehkan.


Simak Juga 'Awas! Pria Hidung Belang akan Dibui 5 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]


(dwia/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com