"Kalau kita tempatkan dalam konteks Pilkada DKI, kemudian saudara Ahok sudah dinyatakan penista agama dan sudah menjalani hukuman, berarti apa yang disampaikan di konten video Pemprov DKI itu sudah terbukti adanya. Logikanya seharusnya saudara Buni Yani adalah pihak yang benar," ujar Fadli di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Baca juga: Ke Kejari Depok, Buni Yani Siap Dieksekusi |
Hal ini disampaikan Fadli seusai menerima audiensi Buni. Fadli menilai ada motif politik soal vonis Buni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli menuding rezim Joko Widodo mencampur adukan urusan hukum dengan politik. Dia menyinggung soal sejumlah jabatan berkaitan dengan hukum yang diisi orang parpol.
"Saya kira sejak awal rezim ini salah karena mencampur adukan hukum dan politik, politik dan hukum. Jaksa dari parpol, Menkum HAM dari parpol, Menko Polhukam dari parpol. Jadi ada subordinasi politik dan bisa ada conflict of interest," tutur politikus Gerindra itu.
Ia pun mendoakan agar Buni Yani tetap tegar. Fadli yakin kebenaran akan berpihak kepada Buni Yani.
"Saya yakin ini jelas situasi yang tidak adil. Tetapi apa boleh buat, hukum kita sementara ini menyatakan seperti ini. Tentu masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Misal PK sambil mencari novum. Saya yakin pada saatnya kebenaran akan terungkap dan keadilan didapatkan bagi saudara Buni Yani," kata Fadli. (tsa/dkp)











































