DPR-BMKG Gelar Rapat, Bahas Uji Coba Radar Deteksi Dini Tsunami

DPR-BMKG Gelar Rapat, Bahas Uji Coba Radar Deteksi Dini Tsunami

Tsarina Maharani - detikNews
Jumat, 01 Feb 2019 16:00 WIB
DPR-BMKG Gelar Rapat, Bahas Uji Coba Radar Deteksi Dini Tsunami
Foto: Tsarina Maharani/detikcom
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat bersama BMKG. Dalam rapat dibahas soal rencana uji coba pemasangan radar deteksi dini tsunami di sejumlah titik rawan.

Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hemanto. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati hadir dalam rapat.

"Kami melaksanakan diskusi yang sangat intens tentang deteksi dini. Kan negara kita ini berada dalam ring of fire, jadi perlu dideteksi akan mendapatkan bencana-bencana, seperti kemarin tsunami dan lainnya, sehingga kita diperlukan suatu peralatan sistem deteksi dini," kata Agus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dwikorita menjelaskan radar deteksi dini tsunami ini untuk mendeteksi dini terjadinya gelombang tsunami baik yang disebabkan oleh gempa tektonik, longsoran bawah laut, erupsi gunung berapi, ataupun jatuhan meteor. Dalam hal ini, pemerintah RI bekerja sama dengan Jepang.



Dalam tahap uji coba, di antaranya alat akan dipasang di Purworejo dan Bantul. Uji coba rencananya dilaksanakan selama satu tahun sejak 2019.

"Radar tsunami ini sedang dalam tahap demontration. Uji coba akan dipasang di Purworejo dan Bantul karena posisi itu kan juga berdekatan dengan Bandara Kulon Progo, yang juga di zona yang potensi tsunami tetapi dapat dimitigasi dengan radar tadi," kata Dwikorita.

"Sebenarnya kami sudah melakukan beberapa kajian dan pelatihan, poinnya adalah untuk mendeteksi kecepatan tsunami tadi seberapa cepat dan diharapkan akan dapat peringatan dini dengan sirine atau dengan mekanisme informasi digital dan masyarakat di pantai agar dapat segera mengevakuasi diri," imbuh dia.


Jika uji coba berhasil, radar tsunami akan dipasang di sejumlah titik bahaya di antaranya adalah Selat Sunda dan bagian Selatan Jawa.

"Kami harus uji kelayakan dulu, terutama dari hasil evaluasi nanti kita akan prioritas kan di tempat-tempat. Jadi kami BMKG saat ini menganalisis ada 8 zona bahaya yang jadi prioritas utama untuk dikawal berlapis, itu antara lain Selat Sunda tadi dan di Jawa bagian Selatan," ujar Dwikorita. (tsa/idn)


Berita Terkait