.webp)
Aktivis antikorupsi dari Banten Bersih Gufroni mengatakan, dengan diumumkannya 49 caleg eks napi korupsi oleh KPU RI seharusnya membuat pemilih jernih memilih. Apalagi, bagi warga Banten yang daerahnya paling banyak menyumbangkan caleg eks napi korupsi.
"Kami berharap masyarakat jernih memilih dan jangan sampai salah milih. Apalagi Banten ini kan sudah dicap sebagai provinsi dengan kasus korupsi, jadi jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama," kata Gufroni saat dihubungi detikcom, di Serang, Banten, Jumat (1/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, ia juga mendorong agar KPU Banten mengumumkan kepada publik khususnya caleg yang ada di dapil-dapil Banten. Jika perlu, KPU melakukan sosialisasi dan menyampaikan ke publik mengenai caleg yang mantan napi korupsi.
"Supaya masyarakat tahu bahwa di Banten ada caleg memang mantan napi korupsi," paparnya.
Terakhir, ia meminta partai agar melakukan koreksi terhadap penjaringan calon legislatif. Mereka mestinya punya standar kaderisasi dan menolak pendaftaran calon apalagi yang pernah terkena kasus. Dengan diloloskannya caleg napi korupsi, partai ia nilai telah gagal melakukan kaderisasi.
"Ini miris dan memalukan, Banten penyumbang terbanyak daerah dengan napi korupsi terbanyak. Mau disimpan di mana wajah Banten di mata publik nasional," katanya.
Enam caleg eks napi korupsi disumbangkan oleh Partai Golkar dengan 4 kandidat. Yaitu, Agus Mulyadi Randil caleg DPRD Provinsi Banten dari dapil 9 dengan nomor urut 5. Heri Baelanu caleg DPRD Pandeglang dapil Pandeglang 1 nomor urut 9. Dede Widarso dari caleg DPRD Pandeglang dapil Pandeglang 5 nomor urut 8 dan terakhir Desy Yusandi caleg DPRD Banten dari dapil Banten 6 nomor urut 4.
Dua caleg lain yaitu Johny Husban caleg DPRD Kota Cilegon dari dapil Cilegon 1 nomor urut 1 dan Bahri Syamsu Arief caleg PAN dari dapil Cilegon 2 nomor urut 1.
Saksikan juga video 'Netgrit: Coret Caleg Eks Koruptor Demi Integritas Parpol':
(bri/rvk)
