Panglima Diganti 2006 Bukti Ada Masalah di TNI

Jakarta - Presiden SBY berencana mengganti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada awal 2006. Diulurnya masa pergantian ini dinilai bukti ada masalah di tubuh TNI."Ini tanda ada masalah birokratik politik dalam tubuh TNI sehingga SBY tidak mau adanya pergantian panglima TNI dulu," kata pengamat militer dari UI, Andi Widjajanto, dalam percakapan dengan detikcom, Rabu (14/9/2005) pagi.Masalah tersebut antara lain adanya gerakan sejumlah purnawirawan TNI yang mempersoalkan MoU RI-GAM. "Sehingga SBY menilai tidak perlu ada gesekan baru dengan digantinya panglima dalam masa transisi di Aceh ini," jelasnya.Selain itu, indikasi adanya masalah juga terlihat saat SBY memberi wejangan di Mabes TNI. Andi menilai sikap SBY yang meminta TNI loyal sangat bertolak belakang saat mendatangi Mabes Polri."Pertemuan di Cilangkap menjadi aneh ketika Presiden sama sekali tidak memberikan perintah seperti saat ke markas Polri," tutur lulusan National Defense University ini.Padahal, sebagai panglima tertinggi dan purnawirawan jenderal, lanjut Andi, SBY tidak perlu meminta TNI loyal kepada pemerintah. "Inilah yang kemudian malah menimbulkan tanda tanya besar," tambah dia.Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI ini berpendapat, meski panglima tidak diganti, proses regenerasi TNI tidak terganggu. Sebab, proses tersebut sudah terjadi saat pergantian kepala staf TNI. "Kalau pun pergantian Panglima TNI dilakukan sekarang atau pun awal 2006 tetap saja tidak berpengaruh signifikan dalam regenerasi militer," tandasnya.Agar masalah ini tidak berlarut-larut, Andi mengusulkan SBY segera melakukan komunikasi politik dengan Komisi I DPR. Caranya, SBY memberi kewenangan kepada Menhan Juwono Sudarsono untuk menjelaskan masalah ini kepada DPR. "Setelah Surat Presiden R-41 mengenai usul pergantian panglima TNI dicabut, SBY memang tidak pernah menjelaskan masalah ini secara langsung," ujarnya.Andi kuatir jika dibiarkan maka akan terjadi politisasi jabatan Panglima TNI. "Apalagi kalau ada calon panglima yang ikut serta dalam permainan DPR ini," ujarnya.Seperti diberitakan sebelumnya, DPR mendesak SBY segera memasukkan nama calon Panglima TNI. Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono secara khusus menyurati SBY mengenai masalah ini. Namun SBY tidak mengabulkan permintaan itu. SBY menilai Endriartono masih dibutuhkan hingga masa penyerahan senjata GAM berakhir. (ton/)