.webp)
PSI melaporkan spanduk tersebut ke Bawaslu DKI. PSI menduga spanduk tersebut dipasang dan dicetak oleh lawan politiknya.
"Jadi kami dari pengurus wilayah PSI DKI Jakarta hari ini datang ke Bawaslu DKI Jakarta untuk melaporkan spanduk abal-abal yang mengatasnamakan PSI. Jadi kami dari PSI baik di level DPP maupun DPW itu tidak pernah mencetak, apalagi memasang, spanduk yang dituduhkan kepada kami," kata Wakil Ketua DPW PSI Rian Ernest di Bawaslu DKI Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Spanduk itu ramai dibahas pada Rabu (30/1) pagi. Namun spanduk itu sudah dicopot pada siang hari. Sisanya, hanya ada spanduk caleg DPRD DKI dari NasDem Nova Harivan Paloh, caleg PAN Eggi Sudjana, dan caleg Golkar Puput Novel.
Rian menegaskan partainya tidak pernah mencetak ataupun memasang spanduk yang mengesankan PSI sebagai partai yang pro-LGBT. Dia berharap permasalahan ini dapat diusut tuntas.
"Jadi karena ini tindakan dari oknum tidak bertanggung jawab dan ini memang ada pidananya, yang diatur di UU Pemilu, kita berharap kita bisa teruskan laporan ini ke Bawaslu dan nanti Tim Gakkumdu semoga bisa merapatkan ini. Itu saja sih," katanya.
"Jadi ini tahun politik, kami menduga ada kekuatan-kekuatan lama yang prokorupsi dan pro-intoleransi yang tidak suka dengan kami dan ingin sesegera mungkin memenggal kami di tahun politik. Jadi ini adalah operasi yang menurut kami cukup terstruktur," imbuh Rian.
 Spanduk bertulisan 'Hargai Hak-hak LGBT' berlogo PSI di JPO depan SMP 155 Tebet, Jakarta Selatan. (Rengga Sancaya/detikcom) |
PSI menilai pemasangan spanduk itu sebagai perbuatan yang terkoordinasi. Sebab, spanduk-spanduk itu dipasang pada waktu bersamaan di beberapa tempat.
"Dan kami lihat dari WhatsApp group yang kami temui itu cukup terstruktur, segera langsung diviralkan. Ini operasi dari lawan politik yang prokorupsi dan pro-intoleransi. Jadi berseberangan dengan perjuangan PSI hari ini," ujarnya.
Selain melapor ke Bawaslu, PSI membuat laporan ke Bareskrim Polri. PSI melaporkan akun Twitter yang diduga menyebarkan berita terkait pemasangan spanduk tersebut.
"Jadi ada dua laporan. Yang pertama, spanduk abal-abal yang mengatasnamakan PSI. Dan yang kedua, bagaimana spanduk itu disebarkan melalui media elektronik, dalam hal ini melalui Twitter," kata Ketua DPP PSI Sumardy di Bareskrim, gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/1). (zak/jbr)
